Ad
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ad
Notice Pilihan

Punya Jabatan Belum Tentu Jadi Pemimpin: Pelajaran Al-Mawardi soal Kekuasaan

Ilustrasi Al-Mawardi dan pemimpin modern menggambarkan gagasan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah dan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan serta kepentingan masyarakat.

Kitanotice, Opini - Punya jabatan tinggi memang terlihat keren. Ada kursi khusus, ada fasilitas, ada orang-orang yang siap menjalankan perintah. Tapi apakah semua orang yang punya jabatan otomatis bisa disebut pemimpin? Belum tentu.

Pertanyaan semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Ratusan tahun lalu, pemikir politik Islam Abu al-Hasan Al-Mawardi sudah membahas soal kepemimpinan dan kekuasaan. Bagi Al-Mawardi, menjadi pemimpin bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi bagaimana orang tersebut menggunakan kekuasaannya.

Gagasan ini terasa tetap relevan sampai sekarang. Sebab dalam kehidupan politik modern, kita sering melihat orang berlomba mendapatkan jabatan. Kampanye dilakukan, dukungan dikumpulkan, citra dibangun. Tetapi setelah jabatan berhasil diraih, pertanyaan pentingnya justru baru dimulai: untuk apa kekuasaan itu digunakan?

Jabatan Itu Bukan Hadiah

Salah satu cara menarik untuk memahami pemikiran Al-Mawardi adalah melihat jabatan bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai tanggung jawab.

Ketika seseorang mendapatkan jabatan publik, sebenarnya ia mendapatkan beban yang lebih besar. Ia diberi kewenangan untuk membuat keputusan yang dampaknya bisa dirasakan banyak orang.

Karena itu, jabatan tidak seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Pemimpin bukan orang yang paling banyak mendapatkan fasilitas. Pemimpin justru orang yang paling besar tanggung jawabnya.

Di sinilah masalah sering muncul. Politik terkadang terlalu fokus pada perebutan kekuasaan, sementara pembicaraan tentang tanggung jawab justru menjadi nomor dua.

Padahal, mendapatkan kekuasaan hanyalah awal.

Yang jauh lebih penting adalah apa yang dilakukan setelah kekuasaan berada di tangan.

Pemimpin Tidak Cukup Hanya Populer

Di zaman media sosial, menjadi terkenal memang semakin mudah. Seseorang bisa dikenal jutaan orang hanya karena sering muncul di media, pandai berbicara, atau punya kemampuan membangun citra.

Tapi popularitas tidak otomatis berarti kemampuan memimpin.

Al-Mawardi menempatkan kemampuan dan kualitas pribadi sebagai bagian penting dari kepemimpinan. Artinya, seorang pemimpin harus punya kemampuan untuk memahami masalah, mengambil keputusan, menjaga ketertiban, dan mengurus kepentingan masyarakat.

Ini penting untuk dibicarakan karena masyarakat sering terjebak pada penampilan.

Pemimpin yang pandai berbicara belum tentu pandai mengurus pemerintahan. Pemimpin yang populer belum tentu mampu menyelesaikan persoalan. Begitu juga pemimpin yang memiliki banyak pengikut belum tentu memiliki kebijakan yang benar.

Popularitas bisa membawa seseorang menuju kursi kekuasaan. Tetapi setelah sampai di sana, yang dibutuhkan bukan lagi popularitas. Yang dibutuhkan adalah kemampuan.

Keadilan Harus Jadi Ukuran

Bagi Al-Mawardi, keadilan merupakan salah satu hal penting dalam kepemimpinan.

Sederhananya, pemimpin tidak boleh menggunakan kekuasaannya seenaknya.

Ia harus mampu membedakan mana kepentingan pribadi dan mana kepentingan masyarakat. Mana yang menguntungkan kelompoknya sendiri dan mana yang benar-benar bermanfaat bagi orang banyak.

Pemimpin yang adil juga tidak seharusnya hanya berpihak kepada orang-orang yang mendukungnya.

Ini menjadi tantangan besar dalam politik.

Setelah sebuah kontestasi selesai, masyarakat tetap harus dilayani, termasuk mereka yang berbeda pilihan. Jabatan publik bukan milik kelompok pemenang, tetapi bagian dari tanggung jawab kepada seluruh masyarakat.

Karena itu, kualitas seorang pemimpin justru bisa terlihat dari caranya memperlakukan orang yang tidak berada di pihaknya.

Kekuasaan Bisa Mengubah Orang

Ada satu persoalan yang menarik ketika membicarakan kekuasaan: semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula godaan untuk menyalahgunakannya.

Orang yang awalnya sederhana bisa berubah setelah memiliki kekuasaan. Orang yang dulu kritis bisa menjadi diam ketika sudah mendapatkan posisi. Orang yang dulu berbicara tentang kepentingan rakyat bisa saja lupa pada rakyat ketika sudah berada di dalam lingkaran kekuasaan.

Karena itu, pemikiran Al-Mawardi soal kepemimpinan sebenarnya juga bisa dibaca sebagai pengingat bahwa kekuasaan membutuhkan pengendalian diri.

Pemimpin harus sadar bahwa jabatan itu sementara.

Kursi kekuasaan pada akhirnya akan berganti. Orang yang hari ini memiliki kewenangan besar, suatu saat akan meninggalkan jabatan tersebut.

Yang kemudian tersisa bukan kursinya, melainkan jejak kepemimpinannya.

Apakah masyarakat mengingatnya sebagai pemimpin yang adil atau sebagai orang yang hanya menikmati kekuasaan?

Pemimpin Itu Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

Di sinilah gagasan Al-Mawardi terasa menarik jika dibawa ke kehidupan sekarang.

Kita memang hidup di zaman yang berbeda. Sistem pemerintahan modern tidak sama dengan sistem politik pada masa Al-Mawardi. Demokrasi juga memiliki mekanisme sendiri untuk memilih pemimpin.

Tetapi satu persoalan tetap sama: bagaimana memastikan orang yang memegang kekuasaan benar-benar menggunakannya untuk kepentingan masyarakat?

Pemilu bisa memilih pemimpin.

Tetapi pemilu tidak otomatis membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik.

Pemimpin tetap harus diuji melalui kebijakannya, sikapnya, integritasnya, dan keberpihakannya kepada kepentingan publik.

Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya bertanya, “Siapa yang menang?”

Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: “Apa yang akan dilakukan setelah menang?”

Jangan Sampai Kursi Lebih Penting daripada Rakyat

Pada akhirnya, pemikiran Al-Mawardi membawa kita pada satu hal sederhana: kekuasaan seharusnya punya tujuan.

Kekuasaan bukan sekadar soal siapa yang bisa memberi perintah. Bukan pula tentang siapa yang mendapatkan fasilitas paling banyak.

Kekuasaan seharusnya digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan adil dan menjaga kepentingan bersama.

Kalau jabatan hanya digunakan untuk memperbesar kepentingan pribadi, maka jabatan tersebut kehilangan makna.

Sebaliknya, ketika jabatan digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, maka kekuasaan memiliki arti yang jauh lebih besar.

Mungkin karena itu, kita perlu berhenti mengukur seorang pemimpin hanya dari tinggi rendahnya jabatan.

Sebab seseorang bisa saja duduk di kursi paling tinggi, tetapi belum tentu mampu menjadi pemimpin.

Sebaliknya, pemimpin yang sesungguhnya justru terlihat dari bagaimana ia menggunakan kewenangan yang dimilikinya.

Pada akhirnya, bukan kursi yang membuat seseorang menjadi pemimpin.

Cara ia menggunakan kekuasaanlah yang menentukan.

Baca Juga
Tag:
Berita Terbaru
  • Punya Jabatan Belum Tentu Jadi Pemimpin: Pelajaran Al-Mawardi soal Kekuasaan
  • Punya Jabatan Belum Tentu Jadi Pemimpin: Pelajaran Al-Mawardi soal Kekuasaan
  • Punya Jabatan Belum Tentu Jadi Pemimpin: Pelajaran Al-Mawardi soal Kekuasaan
  • Punya Jabatan Belum Tentu Jadi Pemimpin: Pelajaran Al-Mawardi soal Kekuasaan
  • Punya Jabatan Belum Tentu Jadi Pemimpin: Pelajaran Al-Mawardi soal Kekuasaan
  • Punya Jabatan Belum Tentu Jadi Pemimpin: Pelajaran Al-Mawardi soal Kekuasaan
Posting Komentar
Ad
Ad
Tutup Iklan
Ad