![]() |
| Harry Yulianto, Dosen STIE YPUP Makassar |
Kitanotice, Opini - Selama seabad, gagasan sosialisme Islam telah hadir di Indonesia, sejak H.O.S. Tjokroaminoto menulis Islam dan Sosialisme pada 1924, tetapi hingga kini gagasan itu tetap terasa asing, bahkan dicurigai. Di saat ketimpangan ekonomi melebar, wacana keadilan sosial Islam kembali relevan, namun sering kali berhenti sebagai slogan, bukan menjadi kebijakan.
Tulisan
ini berargumen bahwa ada titik temu yang terlupakan antara sosialisme Islam dan
ekonomi berkeadaban, dan titik temu itu bukan hanya gagasan, melainkan jembatan
yang dapat mengubah cara kita merancang kebijakan fiskal. Artinya, titik temu
itu bukan hanya soal interpretasi historis, melainkan soal bagaimana anggaran
negara diarahkan untuk mewujudkan keadilan yang nyata.
Sosialisme
Islam: Warisan yang Terlupakan
Pada
1924, Tjokroaminoto merumuskan sosialisme yang "berdasar dan bersandar
kepada agama kita (Islam)", bukan pada Marxisme. Sosialisme Marx bahkan ditolak
Tjokroaminoto karena dinilainya menjauhkan manusia dari agama dan memuliakan
materialisme.
Jejak
berikutnya datang dari Mohammad Hatta, yang menyebut sistem ekonomi Indonesia
sebagai "sosialisme religius" dan menerjemahkannya ke dalam Pasal 33
UUD 1945. Gagasan itu kemudian dijabarkan menjadi Triple-Co: co-ownership,
co-determination, dan co-responsibility.
Kedua
tokoh itu menunjukkan bahwa sosialisme Islam bukan impor ideologis, melainkan
hasil dialektika lokal dengan tradisi Islam Nusantara. Namun warisan ini seolah
terlupakan. Kata "sosialisme" di Indonesia membawa bayangan kelam sejarah
yang membuat orang ragu sebelum sempat mendengarkan isinya.
Stigma
ini diperparah oleh dua reduksi yang saling mengunci: sosialisme direduksi
menjadi komunisme ateis, sedangkan Islam direduksi menjadi ritual tanpa dimensi
sosial. Akibatnya, gagasan keadilan sosial Islam berhenti sebagai wacana, tidak
menjadi kebijakan. Padahal, Pasal 33 dan sila kelima Pancasila justru
mengandung semangat yang tidak sepenuhnya kapitalis dan tidak sepenuhnya
sosialis.
Ekonomi
Berkeadaban: Reformulasi atas Esensi yang Telah Ada
Di
sinilah "ekonomi berkeadaban" menawarkan jalan keluar. Ekonomi
berkeadaban adalah sistem ekonomi yang bertujuan pada kemaslahatan bersama,
dengan tiga pilar: keadilan distribusi, penghormatan pada manusia, dan
keberlanjutan.
Ekonomi
berkeadaban bukan idiom yang menempel dari luar, melainkan kristalisasi dari
inti etis sosialisme Islam. Dengan kata lain, ekonomi berkeadaban adalah formulasi
baru bagi esensi yang selama ini sudah ada, tetapi belum dinamai secara
operasional.
Pilar
pertama, keadilan distribusi, diwujudkan melalui zakat, wakaf, koperasi, dan
belanja publik yang berpihak pada mustadh’afin;
pilar kedua, penghormatan pada manusia, tercermin dalam upah layak, jaminan
sosial, dan perlindungan pekerja. Pilar ketiga, keberlanjutan, menuntut belanja
yang tidak merusak lingkungan dan tidak menghabiskan sumber daya generasi
mendatang, ketiganya bukan nilai abstrak, melainkan kriteria yang dapat diukur.
Mengapa
memilih "berkeadaban" dan bukan "sosialisme"? Karena
"berkeadaban" tidak memicu stigma historis yang melekat pada kata
"sosialisme". Konsep “berkeadaban” juga menyambung dengan tradisi
pesantren, di mana adab adalah
fondasi sebelum ilmu, dan dengan konstitusi kita.
Lebih
dari itu, ekonomi berkeadaban mampu menjadi kerangka etis publik yang inklusif,
tanpa kehilangan akar teologisnya. Inilah yang membuatnya lebih mudah diterima
dalam dialog lintas tradisi dan lintas disiplin. Karena itu, ekonomi
berkeadaban dapat menjadi bahasa bersama bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan
masyarakat akar rumput tanpa harus menanggalkan identitas keagamaan
masing-masing.
Titik
Temu yang Terlupakan
Jika demikian, di mana
tepatnya titik temu antara sosialisme Islam dan ekonomi berkeadaban? Ada tiga
titik temu yang perlu dicatat.
Titik
temu pertama terletak pada adab.
Dalam tradisi pesantren, adab adalah
fondasi sebelum ilmu (al-adab qabla al-'ilm); dalam sosialisme Islam, adab adalah fondasi sebelum efisiensi.
Keduanya menolak ekonomi yang efisien tetapi menghilangkan kehormatan manusia. Di
sinilah akar etis ekonomi berkeadaban terletak: titik tolaknya bukan angka,
melainkan sikap hormat pada manusia.
Titik
temu kedua terletak pada keadilan. Sosialisme Islam menolak ketimpangan,
sedangkan ekonomi berkeadaban menolak pertumbuhan yang menindas. Keduanya
bertemu pada satu nilai: keadilan distributif, bukan karitatif. Keadilan bukan
sekadar memberi bantuan, melainkan mengubah relasi kekuasaan yang melahirkan
ketimpangan. Karena itu, zakat dan wakaf bukan tujuan akhir, melainkan
instrumen untuk mencapai keadilan struktural.
Titik
temu ketiga terletak pada kebijakan fiskal. Zakat,
wakaf, dan koperasi adalah instrumen yang telah lama ada, tetapi belum
terintegrasi dalam kebijakan fiskal. Ekonomi berkeadaban menawarkan kerangka
untuk mengintegrasikannya: dari program yang tersebar menjadi sistem yang utuh.
Kebijakan fiskal bukan hanya angka, melainkan cermin nilai: apakah kita
berpihak pada keadaban atau pada pertumbuhan saja?
Mengapa
Titik Temu Ini Penting Sekarang?
Pertanyaannya,
mengapa titik temu ini penting sekarang? Jawabannya terletak pada ketimpangan
yang terus melebar.
Menurut
Badan Pusat Statistik, rasio Gini Indonesia tercatat 0,363 pada September 2025,
lalu sedikit meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026 (BPS, 2026). Angka ini
menunjukkan kekayaan yang sangat terkonsentrasi pada sekelompok kecil pemilik
modal. Kapitalisme murni, yang mengandalkan mekanisme pasar tanpa koreksi etis,
gagal mewujudkan keadilan distributif yang menjadi janjinya.
Kebijakan
fiskal kita pun belum sepenuhnya berkeadaban. Belanja publik masih berorientasi
pada pertumbuhan dan proyek mercusuar, bukan pada pengurangan ketimpangan. Indikator
fiskal kita belum sepenuhnya mencerminkan keadaban: rasio Gini, upah layak, dan
keberlanjutan belum menjadi kriteria utama dalam dokumen APBN. Padahal, DPR
memiliki tiga fungsi (legislasi, anggaran, dan pengawasan) yang dapat dijadikan
kendaraan untuk menjadikan keadaban sebagai kriteria fiskal. Peluang politik
ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Dari
Titik Temu ke Kebijakan
Titik
temu antara sosialisme Islam dan ekonomi berkeadaban bukanlah utopia, melainkan
jembatan yang telah lama ada namun belum pernah diseberangi. Saatnya gagasan
ini memasuki ruang anggaran. DPR, pemerintah, dan organisasi keagamaan perlu
menjadikannya sebagai kerangka kebijakan fiskal yang terukur, bukan hanya
pertumbuhan yang diukur, tetapi keadilan yang dirasakan.
Sosialisme
Islam dan ekonomi berkeadaban bukan dua gagasan yang terpisah; keduanya adalah
dua nama untuk satu cita-cita: masyarakat yang adil dan beradab. Yang
terlupakan bukanlah gagasannya, melainkan keberanian untuk mewujudkannya. Jika
kita berani melangkah di atasnya, kebijakan fiskal Indonesia dapat berubah dari
alat akumulasi menjadi alat pembebasan. Pada titik itu, sosialisme Islam
menemukan bentuknya yang paling konkret: bukan di ruang kuliah, melainkan di
rumah rakyat.
Pertanyaan
yang tersisa bukanlah mengapa titik temu itu terlupakan, melainkan mengapa kita
begitu lama membiarkannya tidak tersentuh, padahal jembatan itu tidak pernah
hilang, hanya menunggu ada yang berani menyeberanginya. Sejarah tidak akan
mencatat mereka yang hanya mengenang jembatan itu, melainkan mereka yang
pertama kali melangkah di atasnya.
Penulis : Harry Yulianto, Dosen STIE YPUP Makassar
.jpeg)