Ad
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ad
Notice Pilihan

Sosialisme Islam dan Ekonomi Berkeadaban: Titik Temu yang Terlupakan

Harry Yulianto, Dosen STIE YPUP Makassar

Kitanotice, Opini - Selama seabad, gagasan sosialisme Islam telah hadir di Indonesia, sejak H.O.S. Tjokroaminoto menulis Islam dan Sosialisme pada 1924, tetapi hingga kini gagasan itu tetap terasa asing, bahkan dicurigai. Di saat ketimpangan ekonomi melebar, wacana keadilan sosial Islam kembali relevan, namun sering kali berhenti sebagai slogan, bukan menjadi kebijakan.

Tulisan ini berargumen bahwa ada titik temu yang terlupakan antara sosialisme Islam dan ekonomi berkeadaban, dan titik temu itu bukan hanya gagasan, melainkan jembatan yang dapat mengubah cara kita merancang kebijakan fiskal. Artinya, titik temu itu bukan hanya soal interpretasi historis, melainkan soal bagaimana anggaran negara diarahkan untuk mewujudkan keadilan yang nyata.

Sosialisme Islam: Warisan yang Terlupakan

Pada 1924, Tjokroaminoto merumuskan sosialisme yang "berdasar dan bersandar kepada agama kita (Islam)", bukan pada Marxisme. Sosialisme Marx bahkan ditolak Tjokroaminoto karena dinilainya menjauhkan manusia dari agama dan memuliakan materialisme.

Jejak berikutnya datang dari Mohammad Hatta, yang menyebut sistem ekonomi Indonesia sebagai "sosialisme religius" dan menerjemahkannya ke dalam Pasal 33 UUD 1945. Gagasan itu kemudian dijabarkan menjadi Triple-Co: co-ownership, co-determination, dan co-responsibility.

Kedua tokoh itu menunjukkan bahwa sosialisme Islam bukan impor ideologis, melainkan hasil dialektika lokal dengan tradisi Islam Nusantara. Namun warisan ini seolah terlupakan. Kata "sosialisme" di Indonesia membawa bayangan kelam sejarah yang membuat orang ragu sebelum sempat mendengarkan isinya.

Stigma ini diperparah oleh dua reduksi yang saling mengunci: sosialisme direduksi menjadi komunisme ateis, sedangkan Islam direduksi menjadi ritual tanpa dimensi sosial. Akibatnya, gagasan keadilan sosial Islam berhenti sebagai wacana, tidak menjadi kebijakan. Padahal, Pasal 33 dan sila kelima Pancasila justru mengandung semangat yang tidak sepenuhnya kapitalis dan tidak sepenuhnya sosialis.

Ekonomi Berkeadaban: Reformulasi atas Esensi yang Telah Ada

Di sinilah "ekonomi berkeadaban" menawarkan jalan keluar. Ekonomi berkeadaban adalah sistem ekonomi yang bertujuan pada kemaslahatan bersama, dengan tiga pilar: keadilan distribusi, penghormatan pada manusia, dan keberlanjutan.

Ekonomi berkeadaban bukan idiom yang menempel dari luar, melainkan kristalisasi dari inti etis sosialisme Islam. Dengan kata lain, ekonomi berkeadaban adalah formulasi baru bagi esensi yang selama ini sudah ada, tetapi belum dinamai secara operasional.

Pilar pertama, keadilan distribusi, diwujudkan melalui zakat, wakaf, koperasi, dan belanja publik yang berpihak pada mustadh’afin; pilar kedua, penghormatan pada manusia, tercermin dalam upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan pekerja. Pilar ketiga, keberlanjutan, menuntut belanja yang tidak merusak lingkungan dan tidak menghabiskan sumber daya generasi mendatang, ketiganya bukan nilai abstrak, melainkan kriteria yang dapat diukur.

Mengapa memilih "berkeadaban" dan bukan "sosialisme"? Karena "berkeadaban" tidak memicu stigma historis yang melekat pada kata "sosialisme". Konsep “berkeadaban” juga menyambung dengan tradisi pesantren, di mana adab adalah fondasi sebelum ilmu, dan dengan konstitusi kita.

Lebih dari itu, ekonomi berkeadaban mampu menjadi kerangka etis publik yang inklusif, tanpa kehilangan akar teologisnya. Inilah yang membuatnya lebih mudah diterima dalam dialog lintas tradisi dan lintas disiplin. Karena itu, ekonomi berkeadaban dapat menjadi bahasa bersama bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat akar rumput tanpa harus menanggalkan identitas keagamaan masing-masing.

Titik Temu yang Terlupakan

Jika demikian, di mana tepatnya titik temu antara sosialisme Islam dan ekonomi berkeadaban? Ada tiga titik temu yang perlu dicatat.

Titik temu pertama terletak pada adab. Dalam tradisi pesantren, adab adalah fondasi sebelum ilmu (al-adab qabla al-'ilm); dalam sosialisme Islam, adab adalah fondasi sebelum efisiensi. Keduanya menolak ekonomi yang efisien tetapi menghilangkan kehormatan manusia. Di sinilah akar etis ekonomi berkeadaban terletak: titik tolaknya bukan angka, melainkan sikap hormat pada manusia.

Titik temu kedua terletak pada keadilan. Sosialisme Islam menolak ketimpangan, sedangkan ekonomi berkeadaban menolak pertumbuhan yang menindas. Keduanya bertemu pada satu nilai: keadilan distributif, bukan karitatif. Keadilan bukan sekadar memberi bantuan, melainkan mengubah relasi kekuasaan yang melahirkan ketimpangan. Karena itu, zakat dan wakaf bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mencapai keadilan struktural.

Titik temu ketiga terletak pada kebijakan fiskal. Zakat, wakaf, dan koperasi adalah instrumen yang telah lama ada, tetapi belum terintegrasi dalam kebijakan fiskal. Ekonomi berkeadaban menawarkan kerangka untuk mengintegrasikannya: dari program yang tersebar menjadi sistem yang utuh. Kebijakan fiskal bukan hanya angka, melainkan cermin nilai: apakah kita berpihak pada keadaban atau pada pertumbuhan saja?

Mengapa Titik Temu Ini Penting Sekarang?

Pertanyaannya, mengapa titik temu ini penting sekarang? Jawabannya terletak pada ketimpangan yang terus melebar.

Menurut Badan Pusat Statistik, rasio Gini Indonesia tercatat 0,363 pada September 2025, lalu sedikit meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026 (BPS, 2026). Angka ini menunjukkan kekayaan yang sangat terkonsentrasi pada sekelompok kecil pemilik modal. Kapitalisme murni, yang mengandalkan mekanisme pasar tanpa koreksi etis, gagal mewujudkan keadilan distributif yang menjadi janjinya.

Kebijakan fiskal kita pun belum sepenuhnya berkeadaban. Belanja publik masih berorientasi pada pertumbuhan dan proyek mercusuar, bukan pada pengurangan ketimpangan. Indikator fiskal kita belum sepenuhnya mencerminkan keadaban: rasio Gini, upah layak, dan keberlanjutan belum menjadi kriteria utama dalam dokumen APBN. Padahal, DPR memiliki tiga fungsi (legislasi, anggaran, dan pengawasan) yang dapat dijadikan kendaraan untuk menjadikan keadaban sebagai kriteria fiskal. Peluang politik ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dari Titik Temu ke Kebijakan

Titik temu antara sosialisme Islam dan ekonomi berkeadaban bukanlah utopia, melainkan jembatan yang telah lama ada namun belum pernah diseberangi. Saatnya gagasan ini memasuki ruang anggaran. DPR, pemerintah, dan organisasi keagamaan perlu menjadikannya sebagai kerangka kebijakan fiskal yang terukur, bukan hanya pertumbuhan yang diukur, tetapi keadilan yang dirasakan.

Sosialisme Islam dan ekonomi berkeadaban bukan dua gagasan yang terpisah; keduanya adalah dua nama untuk satu cita-cita: masyarakat yang adil dan beradab. Yang terlupakan bukanlah gagasannya, melainkan keberanian untuk mewujudkannya. Jika kita berani melangkah di atasnya, kebijakan fiskal Indonesia dapat berubah dari alat akumulasi menjadi alat pembebasan. Pada titik itu, sosialisme Islam menemukan bentuknya yang paling konkret: bukan di ruang kuliah, melainkan di rumah rakyat.

Pertanyaan yang tersisa bukanlah mengapa titik temu itu terlupakan, melainkan mengapa kita begitu lama membiarkannya tidak tersentuh, padahal jembatan itu tidak pernah hilang, hanya menunggu ada yang berani menyeberanginya. Sejarah tidak akan mencatat mereka yang hanya mengenang jembatan itu, melainkan mereka yang pertama kali melangkah di atasnya.

Penulis : Harry Yulianto, Dosen STIE YPUP Makassar

Baca Juga
Tag:
Berita Terbaru
  • Sosialisme Islam dan Ekonomi Berkeadaban: Titik Temu yang Terlupakan
  • Sosialisme Islam dan Ekonomi Berkeadaban: Titik Temu yang Terlupakan
  • Sosialisme Islam dan Ekonomi Berkeadaban: Titik Temu yang Terlupakan
  • Sosialisme Islam dan Ekonomi Berkeadaban: Titik Temu yang Terlupakan
  • Sosialisme Islam dan Ekonomi Berkeadaban: Titik Temu yang Terlupakan
  • Sosialisme Islam dan Ekonomi Berkeadaban: Titik Temu yang Terlupakan
Posting Komentar
Ad
Ad
Tutup Iklan
Ad