 |
| Jodhy Farrel Budiman dalam podcast REPLIK membahas impunitas, pelanggaran HAM 1965–1966, dan dampak ekonomi antargenerasi. |
Kitanotice, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (BEM FH UPNVJ) menggelar program REPLIK (Resensi Publik) dengan membedah film dokumenter Jagal (The Act of Killing). Diskusi ini menyoroti dampak impunitas terhadap korban pelanggaran HAM 1965–1966, termasuk kerugian ekonomi dan kemiskinan antargenerasi.
Kegiatan tersebut berlangsung dalam momentum September Hitam, sebuah gerakan untuk merawat ingatan publik terhadap berbagai tragedi pelanggaran HAM di Indonesia. Melalui pembahasan film, peserta diajak melihat dampak kejahatan masa lalu tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga dari sisi ekonomi dan sosial.
Soroti Dampak Ekonomi Impunitas
Dalam diskusi tersebut, film Jagal menjadi pemantik untuk membahas hubungan antara impunitas dan ketimpangan ekonomi. Pembiaran terhadap kejahatan masa lalu dinilai tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, tetapi juga dapat memengaruhi akses korban terhadap aset, pekerjaan, dan pendidikan.
Dari perspektif ekonomi pembangunan, kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan merupakan unsur penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Perampasan aset, pembatasan kesempatan kerja, dan stigma terhadap keluarga korban dapat menimbulkan kerugian yang berlangsung lintas generasi.
Jodhy Farrel Soroti Transparansi Pemulihan Korban
Wakil Ketua BEM UPNVJ, Jodhy Farrel Budiman, menilai pemulihan korban tidak cukup hanya membahas nominal kompensasi. Menurutnya, negara perlu membangun transparansi dalam proses penyelesaian kasus, termasuk dalam menghitung kerugian yang dialami korban.
Jodhy menegaskan bahwa kerugian akibat pelanggaran HAM tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga mencakup aspek moral dan psikologis. Karena itu, pemulihan hak korban perlu mempertimbangkan dampak yang dialami secara menyeluruh.
Kemiskinan Bisa Berlanjut ke Generasi Berikutnya
Jodhy turut menjelaskan fenomena intergenerational poverty trap atau jebakan kemiskinan antargenerasi. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika kehilangan aset dan kesempatan ekonomi pada satu generasi memengaruhi kesejahteraan anak hingga cucu mereka.
Dampaknya dapat terlihat dari terbatasnya akses pendidikan, kesempatan memperoleh pekerjaan layak, hingga hambatan mobilitas sosial akibat stigma yang diwariskan.
Melalui program REPLIK, BEM FH UPNVJ mengajak masyarakat melihat bahwa penyelesaian pelanggaran HAM juga berkaitan dengan pemulihan hak ekonomi dan sosial korban.
Diskusi tersebut menyoroti pentingnya transparansi, pengakuan terhadap korban, dan komitmen penyelesaian kasus masa lalu sebagai bagian dari upaya membangun masa depan Indonesia yang lebih berkeadilan.
