 |
| Demo 27 Agustus 2026 |
OPINI — Demokrasi tidak selalu berlangsung di ruang sidang. Ada kalanya suara rakyat justru terdengar lebih keras dari jalanan.
Hari ini, Kamis, 27 Agustus 2026, sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa kembali turun ke jalan di berbagai daerah. Di Jakarta, kawasan Gedung DPR/MPR RI menjadi salah satu pusat aksi. Tuntutan yang disuarakan pun beragam, mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, persoalan ekonomi, hingga berbagai tuntutan sosial.
Bagi saya, hal paling penting dari demonstrasi hari ini bukan sekadar berapa banyak orang yang turun ke jalan, siapa yang menjadi koordinator aksi, atau seberapa ramai pemberitaan di media sosial.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: mengapa sebagian masyarakat merasa perlu kembali turun ke jalan untuk didengar?
Ketika Aspirasi Tidak Cukup Disampaikan di Ruang Formal
Demonstrasi pada dasarnya bukan sesuatu yang harus ditakuti dalam negara demokrasi.
Unjuk rasa adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat. Selama dilakukan secara damai dan berada dalam koridor hukum, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun lembaga negara.
Namun, demonstrasi juga seharusnya tidak berhenti pada keramaian.
Jika ribuan orang berkumpul tetapi setelah itu tidak ada dialog, tidak ada evaluasi kebijakan, dan tidak ada tindak lanjut yang jelas, maka energi besar dari masyarakat berisiko menguap begitu saja.
Karena itu, pemerintah dan DPR tidak semestinya hanya menghitung jumlah massa atau mengantisipasi kemacetan. Yang lebih penting adalah membaca pesan di balik kemarahan publik.
RUU Perampasan Aset Bukan Sekadar Isu Politik
Salah satu tuntutan yang kembali muncul dalam aksi hari ini adalah pengesahan RUU Perampasan Aset. Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa isu pemberantasan korupsi masih memiliki daya mobilisasi yang kuat di tengah masyarakat.
Masyarakat tentu menginginkan pemberantasan korupsi yang tidak berhenti pada penangkapan pelaku.
Ada pertanyaan yang lebih mendasar: ke mana uang hasil korupsi?
Ketika seseorang dihukum tetapi aset yang berasal dari tindak pidana tidak dapat dipulihkan secara optimal, rasa keadilan publik bisa tetap menyisakan persoalan.
Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset semestinya dilakukan secara serius, transparan, dan berbasis kepentingan pemberantasan kejahatan. Bukan sekadar dijadikan amunisi politik oleh pemerintah, oposisi, maupun kelompok masyarakat.
Kritik Jangan Dibalas dengan Ketakutan
Ada satu hal yang juga perlu menjadi perhatian.
Ketika demonstrasi berlangsung, negara memang memiliki kewajiban menjaga keamanan. Polisi harus memastikan fasilitas publik, pengguna jalan, peserta aksi, dan masyarakat umum tetap terlindungi.
Tetapi menjaga keamanan tidak boleh diterjemahkan sebagai upaya membungkam kritik.
Sebaliknya, peserta aksi juga memiliki tanggung jawab yang sama besar. Kritik yang keras tidak harus berubah menjadi kekerasan. Perbedaan pendapat tidak membutuhkan perusakan fasilitas umum.
Demokrasi membutuhkan dua hal sekaligus: kebebasan menyampaikan kritik dan kedewasaan dalam menggunakan kebebasan tersebut.
Jangan Sampai Isu Besar Tenggelam oleh Kericuhan
Inilah persoalan yang sering terjadi dalam demonstrasi.
Pada awalnya masyarakat turun membawa tuntutan yang jelas. Tetapi ketika terjadi bentrokan, pembakaran, perusakan, atau tindakan provokatif, perhatian publik perlahan bergeser.
Substansi tuntutan akhirnya kalah oleh gambar kericuhan.
Jika itu terjadi, pihak yang paling dirugikan justru masyarakat yang sejak awal ingin menyampaikan aspirasi.
Karena itu, peserta aksi perlu menjaga agar demonstrasi tetap fokus pada tuntutan. Sementara aparat harus mengedepankan pendekatan yang terukur dan proporsional dalam mengamankan jalannya aksi.
Pemerintah Jangan Hanya Menunggu Demonstrasi Berikutnya
Demonstrasi seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan parlemen.
Bukan berarti setiap tuntutan massa harus langsung diterima. Negara tidak boleh membuat kebijakan hanya karena tekanan jalanan.
Tetapi setiap tuntutan juga tidak boleh otomatis dianggap sebagai ancaman.
Pemerintah perlu memilah mana tuntutan yang rasional, mana yang membutuhkan kajian lebih lanjut, dan mana yang memang tidak dapat diterapkan. DPR juga perlu menjelaskan kepada publik apa yang sedang dikerjakan dan mengapa sebuah kebijakan belum atau sudah diputuskan.
Dialog publik harus menjadi jalan keluar.
Sebab demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang tidak pernah didemo. Demokrasi yang sehat justru mampu menerima kritik tanpa runtuh dan merespons kemarahan publik tanpa kehilangan akal sehat.
Mahasiswa dan Masyarakat Harus Tetap Kritis
Menariknya, tidak semua kelompok mahasiswa memilih turun dalam aksi hari ini. BEM UI, misalnya, disebut belum menentukan sikap terhadap aksi 27 Agustus. Sebelumnya, sejumlah kelompok mahasiswa juga menyatakan tidak ingin gerakan dibangun secara reaksioner hanya karena sebuah isu sedang ramai.
Sikap tersebut juga patut dihargai.
Demokrasi bukan kewajiban untuk selalu turun ke jalan. Demokrasi juga berarti memiliki keberanian untuk mengatakan setuju, tidak setuju, atau belum cukup informasi untuk menentukan sikap.
Mahasiswa tidak harus selalu berada di jalan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Tetapi ketika turun ke jalan, tuntutan seharusnya lahir dari kajian dan argumentasi yang kuat.
Jalanan Adalah Cermin, Bukan Tujuan Akhir
Pada akhirnya, demonstrasi hari ini seharusnya tidak dilihat hanya sebagai persoalan keamanan.
Jalanan sedang menjadi cermin dari keresahan sebagian masyarakat.
Ada persoalan pemberantasan korupsi. Ada persoalan ekonomi. Ada persoalan kebijakan publik. Ada ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga negara. Semua itu perlu dibaca dengan kepala dingin.
Namun, jalanan bukanlah tujuan akhir demokrasi.
Tujuan akhirnya adalah perubahan kebijakan yang lebih baik, pemerintahan yang lebih responsif, lembaga negara yang lebih transparan, serta masyarakat yang memiliki ruang untuk menyampaikan kritik tanpa rasa takut.
Demonstrasi boleh berakhir sore ini. Tetapi pertanyaan yang dibawanya tidak boleh ikut dibubarkan.
Jika pemerintah dan DPR mampu menjawab pertanyaan tersebut melalui kebijakan dan dialog yang nyata, maka demonstrasi hari ini tidak akan sia-sia.
Sebaliknya, jika suara publik kembali hanya dicatat sebagai keramaian sesaat, jangan heran apabila suatu hari jalanan kembali dipenuhi suara yang sama.
Karena dalam demokrasi, suara rakyat mungkin dapat diredam oleh kebisingan. Tetapi ketidakpuasan yang tidak pernah diselesaikan akan selalu menemukan cara untuk terdengar kembali.
