![]() |
| ANTARA News (aksi solidaritas jurnalis); Sigmatech Tatakarsa (Gedung Mahkamah Konstitusi) |
Kitanotice, Opini – Pada 15 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili
di peradilan umum, dan memberi pembentuk undang-undang waktu dua tahun untuk
mengubah UU Peradilan Militer. Salah satu pemohonnya, Eva Meliani, adalah anak
wartawan Rico Sempurna Pasaribu, yang tewas bersama istri, anak, dan cucunya
dalam pembakaran di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, pada 27 Juni
2024.
Putusan itu jarang dibaca sebagai
putusan pers, padahal ia menyentuh persoalan yang lebih luas. Pembahasan hukum
pidana pers di Indonesia lazimnya bergerak ke satu arah, yaitu bagaimana pasal
pidana dipakai terhadap wartawan. Arah sebaliknya jarang diulas: bagaimana
negara memakai hukum pidana untuk menghukum orang yang menyerang, mengancam,
atau menghalangi wartawan. Penulis menilai perisai pidana bagi pers sudah
tersedia di atas kertas, tetapi tumpul dalam praktik.
Perisai itu terutama Pasal 18
ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal ini menghukum setiap orang
yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat
menghambat atau menghalangi pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), yakni
larangan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran, serta hak pers
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Ancamannya
penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Sejak 2
Januari 2026 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berlaku bersama
KUHP Nasional dan menyelaraskan denda di undang-undang sektoral dengan sistem
kategori, sehingga besaran denda Pasal 18 perlu dibaca bersama aturan
penyesuaian itu.
Ada dua catatan tentang rumusan
tersebut. Pertama, Pasal 18 ayat (1) tidak menyebut kekerasan secara eksplisit.
Pemukulan, pengancaman, perusakan alat kerja, dan pembunuhan tetap diproses
melalui pasal pidana umum dalam KUHP Nasional. Perkara kekerasan terhadap
wartawan karenanya dapat berjalan di dua jalur sekaligus, dan penyidik yang
memakai satu jalur saja berisiko menghilangkan unsur yang menjadikan perbuatan
itu serangan terhadap pers, bukan sekadar kejahatan biasa. Kedua, ancaman dua
tahun tergolong ringan bila penghalangan itu disertai kekerasan.
Praktiknya memperlihatkan jarak
antara norma dan kenyataan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat 89 kasus
kekerasan terhadap jurnalis dan media pada 2025, naik dari 73 kasus pada 2024.
Polisi menjadi pelaku terbanyak dengan 21 kasus, dan serangan digital mencapai
29 kasus. AJI menilai ketiadaan proses hukum terhadap pelaku justru membuat
kekerasan terus berulang. Catatan akhir tahun 2025 Dewan Pers antara lain
mencatat pemukulan fotografer LKBN Antara oleh polisi saat demonstrasi di DPR
pada 25 Agustus 2025 dan pengeroyokan delapan jurnalis di Banten pada 21
Agustus 2025, serta menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku.
Persoalan dimulai dari pelaporan.
Pada 2025 Ketua Umum AJI menyebut bahwa dari lebih dari 100 kasus kekerasan
yang diterima AJI dalam tiga tahun terakhir, hanya 16 yang dilaporkan ke
polisi. Penulis menilai keengganan melapor itu rasional. Korban yang melihat
laporan sebelumnya mandek, atau terduga pelakunya justru aparat yang menerima
laporan, wajar bertanya apa gunanya membuat laporan.
Teror terhadap Tempo menjadi
contohnya. Pada Maret 2025 redaksi Tempo menerima kiriman kepala babi dan
bangkai tikus. Laporan teregister di Bareskrim Polri pada 21 Maret 2025 dengan
dugaan ancaman kekerasan dan upaya menghalangi kerja jurnalistik. Pengemudi
ojek daring yang mengantar paket diperiksa sebagai saksi pada April 2025.
Polisi baru mengambil barang bukti 125 hari setelah kejadian, tepatnya 25 Juli
2025, dengan kendala seperti kamera pengawas yang rusak dan sulitnya melacak
tempat pemotongan babi. LBH Pers, kuasa hukum Tempo, menilai tidak ada
perkembangan yang berarti. Dalam pemberitaan yang dapat penulis telusuri,
penyidik belum mengumumkan tersangka.
Tidak semua kasus berhenti. Pada
6 April 2026, Pengadilan Negeri Pati menghukum Didik Kristiyanto dan Hernan
Quryanto masing-masing empat bulan penjara dalam perkara penghalangan kerja
jurnalistik menurut UU Pers. Keduanya menerima putusan, sedangkan jaksa
menyatakan pikir-pikir. Putusan ini penting karena membuktikan bahwa pasal
tersebut dapat dipakai. Namun empat bulan hanya sekitar seperenam dari ancaman
maksimum. Penulis menilai putusan Pati lebih tepat dibaca sebagai bukti bahwa
pasal itu bekerja pada perkara lokal yang pelakunya jelas, bukan pada perkara
yang pelakunya sulit dilacak atau dalangnya belum terungkap.
Kasus Pasaribu memperlihatkan
hambatan yang lebih struktural. Menurut Committee to Protect Journalists (CPJ),
sebelum tewas Pasaribu menerima ancaman dan permintaan menghapus berita tentang
dugaan perjudian yang melibatkan seorang prajurit Batalyon 125 TNI Angkatan
Darat. Polisi militer di bawah Kodam I/Bukit Barisan kemudian menyatakan bukti
belum cukup untuk menetapkan prajurit itu sebagai tersangka. CPJ bersama Free
Press Unlimited dan LBH Medan mendesak agar penyidikan dibuka kembali. CPJ juga
mengutip catatan AJI tentang 60 kasus intimidasi terhadap jurnalis yang
melibatkan anggota militer pada 2016 hingga 2025.
Di sinilah Putusan MK Nomor
260/PUU-XXIII/2025 bermakna bagi pers. MK menilai UU Nomor 31 Tahun 1997 belum
tegas membedakan tindak pidana militer dan tindak pidana umum, dan tindak
pidana umum oleh prajurit seharusnya menjadi yurisdiksi peradilan umum. Pengecualian
hanya terbuka secara terbatas untuk keadaan perang di daerah pertempuran, dan
itu harus diatur khusus. Bagi wartawan, putusan ini menutup salah satu pintu
impunitas, tetapi baru terbuka penuh setelah revisi undang-undang selesai,
paling lambat Oktober 2028.
Arah putusan itu sejalan dengan
Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan 19 Januari 2026. Putusan 145
menegaskan bahwa sengketa dari karya jurnalistik harus lebih dulu melalui
mekanisme UU Pers, bukan langsung diproses pidana atau perdata. Penulis membaca
keduanya sebagai satu arus: negara wajib menahan hukum pidana agar tidak
dipakai menekan pers, sekaligus wajib memakainya untuk menghukum penekan pers.
Jika hanya yang pertama dijalankan, perlindungan pers menjadi pincang.
Sebagian perangkat pendukung
sebenarnya sudah ada. Pada 24 Juni 2025 Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban (LPSK), dan Komnas Perempuan menandatangani keputusan bersama
tentang Mekanisme Nasional Keselamatan Pers dan membentuk Satuan Tugas Nasional
Keselamatan Pers. Mekanisme ini bertumpu pada pencegahan, perlindungan, dan
penegakan hukum. Namun satuan tugas berfungsi mengoordinasikan, bukan menyidik.
Penulis menilai efektivitasnya bergantung pada seberapa jauh penegak hukum mau
terikat pada ritme yang ditetapkannya.
Penulis mengusulkan tiga langkah.
Pertama, Polri menerbitkan peraturan internal tentang penanganan perkara
kekerasan terhadap wartawan, sebagaimana didesakkan AJI. Isinya antara lain
kewajiban meminta keterangan ahli Dewan Pers, menerapkan Pasal 18 ayat (1)
bersama pasal KUHP Nasional jika unsurnya terpenuhi, dan memberi pembaruan
perkembangan perkara kepada pelapor secara berkala. Kedua, perkara yang terduga
melibatkan aparat sebaiknya diawasi lembaga eksternal seperti Kompolnas atau
Komnas HAM. Ketiga, DPR dan Pemerintah tidak perlu menunggu tenggat 2028 untuk
merevisi UU Peradilan Militer, dan dalam gelombang penyesuaian pidana ini dapat
menimbang pemberatan Pasal 18 bila penghalangan disertai kekerasan atau
dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan.
Perlindungan pidana bagi pers
juga tidak boleh berubah menjadi kekebalan. Dalam Putusan 145, MK menegaskan
perlindungan hukum wartawan bersifat bersyarat, bukan impunitas. Pasal 18
melindungi kerja jurnalistik, bukan siapa pun yang menyebut dirinya wartawan,
sehingga penyidik tetap perlu memeriksa apakah korban sedang menjalankan tugas
jurnalistik. Pemeriksaan itu justru lebih mudah bila Dewan Pers dilibatkan
sejak awal.
Putusan MK Nomor 260 kini
menunggu pembentuk undang-undang, sedangkan Pasal 18 UU Pers menunggu penyidik.
Perisai pidana bagi pers baru akan tajam bila pihak yang memegangnya mau
memakainya, termasuk ketika pelaku yang harus dihadapi berseragam.
Rujukan
•
Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 18.
•
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
•
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025,
diucapkan 15 Oktober 2026.
•
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025,
diucapkan 19 Januari 2026.
•
Keputusan Bersama Dewan Pers, LPSK, dan Komnas Perempuan
Nomor 4/DP/SKB/VI/2025 tentang Mekanisme Nasional Keselamatan Pers, 24 Juni
2025.
•
Mahkamah Konstitusi RI, "UU Peradilan Militer Harus
Diubah", 15 Oktober 2026.
•
Justisio, "MK Nyatakan UU Peradilan Militer
Inkonstitusional Bersyarat, Wajib Diubah dalam 2 Tahun", 16 Oktober 2026.
•
Committee
to Protect Journalists, "CPJ, partners urge Indonesia to reform military
justice law to end impunity for crimes against journalists", Oktober 2026.
•
NU Online, "2 Pelaku Penghalang Kerja Jurnalis di
Pati Divonis 4 Bulan Penjara", 8 April 2026.
•
AJI
Indonesia, "Pers dalam Pusaran Otoritarian: Catatan Tahun 2025",
Januari 2026.
•
NU Online, "AJI Catat Lonjakan Kekerasan terhadap
Jurnalis Sepanjang 2025, Banyak Kasus Mandek di Kepolisian", 15 Januari
2026.
•
Dewan
Pers, Siaran Pers Nomor 18 tentang Catatan Akhir Tahun 2025, Desember 2025.
•
Metrotvnews,
"Teror Terhadap Jurnalis Dinilai Semakin Serius", 2025.
•
Tempo.co, "Kilas Balik Kasus Teror Kepala Babi dan
Bangkai Tikus ke Kantor Tempo" dan "Sejauh Mana Pengungkapan Teror
Kepala Babi dan Bangkai Tikus ke Tempo", 2025.
•
LBH Pers, "Penyerahan kepala babi dan bangkai tikus
di gedung Tempo kepada kepolisian", 25 Juli 2025.
•
Investortrust.id, "Kekerasan terhadap Jurnalis Terus
Meningkat, AJI Desak Polri Terbitkan Perkap", 2025.
Penulis: Zalkia Salsabila, Ayu Putriana S.H., M.H., dan
Mardhatillah S.H., M.H.; Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
