Ad
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ad
Notice Pilihan

Perisai yang Tumpul: Pasal 18 UU Pers dan Impunitas Kekerasan terhadap Wartawan

 

ANTARA News (aksi solidaritas jurnalis); Sigmatech Tatakarsa (Gedung Mahkamah Konstitusi)

Kitanotice, Opini – Pada 15 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum, dan memberi pembentuk undang-undang waktu dua tahun untuk mengubah UU Peradilan Militer. Salah satu pemohonnya, Eva Meliani, adalah anak wartawan Rico Sempurna Pasaribu, yang tewas bersama istri, anak, dan cucunya dalam pembakaran di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, pada 27 Juni 2024.

Putusan itu jarang dibaca sebagai putusan pers, padahal ia menyentuh persoalan yang lebih luas. Pembahasan hukum pidana pers di Indonesia lazimnya bergerak ke satu arah, yaitu bagaimana pasal pidana dipakai terhadap wartawan. Arah sebaliknya jarang diulas: bagaimana negara memakai hukum pidana untuk menghukum orang yang menyerang, mengancam, atau menghalangi wartawan. Penulis menilai perisai pidana bagi pers sudah tersedia di atas kertas, tetapi tumpul dalam praktik.

Perisai itu terutama Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal ini menghukum setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), yakni larangan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran, serta hak pers mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Ancamannya penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Sejak 2 Januari 2026 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berlaku bersama KUHP Nasional dan menyelaraskan denda di undang-undang sektoral dengan sistem kategori, sehingga besaran denda Pasal 18 perlu dibaca bersama aturan penyesuaian itu.

Ada dua catatan tentang rumusan tersebut. Pertama, Pasal 18 ayat (1) tidak menyebut kekerasan secara eksplisit. Pemukulan, pengancaman, perusakan alat kerja, dan pembunuhan tetap diproses melalui pasal pidana umum dalam KUHP Nasional. Perkara kekerasan terhadap wartawan karenanya dapat berjalan di dua jalur sekaligus, dan penyidik yang memakai satu jalur saja berisiko menghilangkan unsur yang menjadikan perbuatan itu serangan terhadap pers, bukan sekadar kejahatan biasa. Kedua, ancaman dua tahun tergolong ringan bila penghalangan itu disertai kekerasan.

Praktiknya memperlihatkan jarak antara norma dan kenyataan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media pada 2025, naik dari 73 kasus pada 2024. Polisi menjadi pelaku terbanyak dengan 21 kasus, dan serangan digital mencapai 29 kasus. AJI menilai ketiadaan proses hukum terhadap pelaku justru membuat kekerasan terus berulang. Catatan akhir tahun 2025 Dewan Pers antara lain mencatat pemukulan fotografer LKBN Antara oleh polisi saat demonstrasi di DPR pada 25 Agustus 2025 dan pengeroyokan delapan jurnalis di Banten pada 21 Agustus 2025, serta menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku.

Persoalan dimulai dari pelaporan. Pada 2025 Ketua Umum AJI menyebut bahwa dari lebih dari 100 kasus kekerasan yang diterima AJI dalam tiga tahun terakhir, hanya 16 yang dilaporkan ke polisi. Penulis menilai keengganan melapor itu rasional. Korban yang melihat laporan sebelumnya mandek, atau terduga pelakunya justru aparat yang menerima laporan, wajar bertanya apa gunanya membuat laporan.

Teror terhadap Tempo menjadi contohnya. Pada Maret 2025 redaksi Tempo menerima kiriman kepala babi dan bangkai tikus. Laporan teregister di Bareskrim Polri pada 21 Maret 2025 dengan dugaan ancaman kekerasan dan upaya menghalangi kerja jurnalistik. Pengemudi ojek daring yang mengantar paket diperiksa sebagai saksi pada April 2025. Polisi baru mengambil barang bukti 125 hari setelah kejadian, tepatnya 25 Juli 2025, dengan kendala seperti kamera pengawas yang rusak dan sulitnya melacak tempat pemotongan babi. LBH Pers, kuasa hukum Tempo, menilai tidak ada perkembangan yang berarti. Dalam pemberitaan yang dapat penulis telusuri, penyidik belum mengumumkan tersangka.

Tidak semua kasus berhenti. Pada 6 April 2026, Pengadilan Negeri Pati menghukum Didik Kristiyanto dan Hernan Quryanto masing-masing empat bulan penjara dalam perkara penghalangan kerja jurnalistik menurut UU Pers. Keduanya menerima putusan, sedangkan jaksa menyatakan pikir-pikir. Putusan ini penting karena membuktikan bahwa pasal tersebut dapat dipakai. Namun empat bulan hanya sekitar seperenam dari ancaman maksimum. Penulis menilai putusan Pati lebih tepat dibaca sebagai bukti bahwa pasal itu bekerja pada perkara lokal yang pelakunya jelas, bukan pada perkara yang pelakunya sulit dilacak atau dalangnya belum terungkap.

Kasus Pasaribu memperlihatkan hambatan yang lebih struktural. Menurut Committee to Protect Journalists (CPJ), sebelum tewas Pasaribu menerima ancaman dan permintaan menghapus berita tentang dugaan perjudian yang melibatkan seorang prajurit Batalyon 125 TNI Angkatan Darat. Polisi militer di bawah Kodam I/Bukit Barisan kemudian menyatakan bukti belum cukup untuk menetapkan prajurit itu sebagai tersangka. CPJ bersama Free Press Unlimited dan LBH Medan mendesak agar penyidikan dibuka kembali. CPJ juga mengutip catatan AJI tentang 60 kasus intimidasi terhadap jurnalis yang melibatkan anggota militer pada 2016 hingga 2025.

Di sinilah Putusan MK Nomor 260/PUU-XXIII/2025 bermakna bagi pers. MK menilai UU Nomor 31 Tahun 1997 belum tegas membedakan tindak pidana militer dan tindak pidana umum, dan tindak pidana umum oleh prajurit seharusnya menjadi yurisdiksi peradilan umum. Pengecualian hanya terbuka secara terbatas untuk keadaan perang di daerah pertempuran, dan itu harus diatur khusus. Bagi wartawan, putusan ini menutup salah satu pintu impunitas, tetapi baru terbuka penuh setelah revisi undang-undang selesai, paling lambat Oktober 2028.

Arah putusan itu sejalan dengan Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan 19 Januari 2026. Putusan 145 menegaskan bahwa sengketa dari karya jurnalistik harus lebih dulu melalui mekanisme UU Pers, bukan langsung diproses pidana atau perdata. Penulis membaca keduanya sebagai satu arus: negara wajib menahan hukum pidana agar tidak dipakai menekan pers, sekaligus wajib memakainya untuk menghukum penekan pers. Jika hanya yang pertama dijalankan, perlindungan pers menjadi pincang.

Sebagian perangkat pendukung sebenarnya sudah ada. Pada 24 Juni 2025 Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komnas Perempuan menandatangani keputusan bersama tentang Mekanisme Nasional Keselamatan Pers dan membentuk Satuan Tugas Nasional Keselamatan Pers. Mekanisme ini bertumpu pada pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum. Namun satuan tugas berfungsi mengoordinasikan, bukan menyidik. Penulis menilai efektivitasnya bergantung pada seberapa jauh penegak hukum mau terikat pada ritme yang ditetapkannya.

Penulis mengusulkan tiga langkah. Pertama, Polri menerbitkan peraturan internal tentang penanganan perkara kekerasan terhadap wartawan, sebagaimana didesakkan AJI. Isinya antara lain kewajiban meminta keterangan ahli Dewan Pers, menerapkan Pasal 18 ayat (1) bersama pasal KUHP Nasional jika unsurnya terpenuhi, dan memberi pembaruan perkembangan perkara kepada pelapor secara berkala. Kedua, perkara yang terduga melibatkan aparat sebaiknya diawasi lembaga eksternal seperti Kompolnas atau Komnas HAM. Ketiga, DPR dan Pemerintah tidak perlu menunggu tenggat 2028 untuk merevisi UU Peradilan Militer, dan dalam gelombang penyesuaian pidana ini dapat menimbang pemberatan Pasal 18 bila penghalangan disertai kekerasan atau dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan.

Perlindungan pidana bagi pers juga tidak boleh berubah menjadi kekebalan. Dalam Putusan 145, MK menegaskan perlindungan hukum wartawan bersifat bersyarat, bukan impunitas. Pasal 18 melindungi kerja jurnalistik, bukan siapa pun yang menyebut dirinya wartawan, sehingga penyidik tetap perlu memeriksa apakah korban sedang menjalankan tugas jurnalistik. Pemeriksaan itu justru lebih mudah bila Dewan Pers dilibatkan sejak awal.

Putusan MK Nomor 260 kini menunggu pembentuk undang-undang, sedangkan Pasal 18 UU Pers menunggu penyidik. Perisai pidana bagi pers baru akan tajam bila pihak yang memegangnya mau memakainya, termasuk ketika pelaku yang harus dihadapi berseragam.

Rujukan

•          Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 18.

•          Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

•          Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025, diucapkan 15 Oktober 2026.

•          Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, diucapkan 19 Januari 2026.

•          Keputusan Bersama Dewan Pers, LPSK, dan Komnas Perempuan Nomor 4/DP/SKB/VI/2025 tentang Mekanisme Nasional Keselamatan Pers, 24 Juni 2025.

•          Mahkamah Konstitusi RI, "UU Peradilan Militer Harus Diubah", 15 Oktober 2026.

•          Justisio, "MK Nyatakan UU Peradilan Militer Inkonstitusional Bersyarat, Wajib Diubah dalam 2 Tahun", 16 Oktober 2026.

•          Committee to Protect Journalists, "CPJ, partners urge Indonesia to reform military justice law to end impunity for crimes against journalists", Oktober 2026.

•          NU Online, "2 Pelaku Penghalang Kerja Jurnalis di Pati Divonis 4 Bulan Penjara", 8 April 2026.

•          AJI Indonesia, "Pers dalam Pusaran Otoritarian: Catatan Tahun 2025", Januari 2026.

•          NU Online, "AJI Catat Lonjakan Kekerasan terhadap Jurnalis Sepanjang 2025, Banyak Kasus Mandek di Kepolisian", 15 Januari 2026.

•          Dewan Pers, Siaran Pers Nomor 18 tentang Catatan Akhir Tahun 2025, Desember 2025.

•          Metrotvnews, "Teror Terhadap Jurnalis Dinilai Semakin Serius", 2025.

•          Tempo.co, "Kilas Balik Kasus Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus ke Kantor Tempo" dan "Sejauh Mana Pengungkapan Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus ke Tempo", 2025.

•          LBH Pers, "Penyerahan kepala babi dan bangkai tikus di gedung Tempo kepada kepolisian", 25 Juli 2025.

•          Investortrust.id, "Kekerasan terhadap Jurnalis Terus Meningkat, AJI Desak Polri Terbitkan Perkap", 2025.

 

Penulis: Zalkia Salsabila, Ayu Putriana S.H., M.H., dan Mardhatillah S.H., M.H.; Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Baca Juga
Tag:
Berita Terbaru
  • Perisai yang Tumpul: Pasal 18 UU Pers dan Impunitas Kekerasan terhadap Wartawan
  • Perisai yang Tumpul: Pasal 18 UU Pers dan Impunitas Kekerasan terhadap Wartawan
  • Perisai yang Tumpul: Pasal 18 UU Pers dan Impunitas Kekerasan terhadap Wartawan
  • Perisai yang Tumpul: Pasal 18 UU Pers dan Impunitas Kekerasan terhadap Wartawan
  • Perisai yang Tumpul: Pasal 18 UU Pers dan Impunitas Kekerasan terhadap Wartawan
  • Perisai yang Tumpul: Pasal 18 UU Pers dan Impunitas Kekerasan terhadap Wartawan
Posting Komentar
Ad
Ad
Tutup Iklan
Ad