![]() |
| Harry Yulianto, Wakil Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan. |
Kitanotice, Opini - Dari Penyadapan sampai Ijazahgate, Kepahlawanan Hari Ini adalah Menolak Kekuasaan yang Kebal Hukum.
Pada 10 November 2026, upacara Hari Pahlawan berlangsung khidmat. Namun, di luar lapangan upacara, publik mencerna tiga peristiwa yang sama-sama menyentuh martabat hukum: dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, polemik ijazah pejabat yang disebut “Ijazahgate”, dan vonis korupsi yang tak pernah benar-benar menutup rasa tidak adil, termasuk ketika yang terseret adalah ujung tombak pemberantasan korupsi.
Jika kemerdekaan berarti bebas dari kesewenang-wenangan, mengapa kekuasaan masih terasa begitu sulit disentuh hukum? Hari Pahlawan semestinya bukan hanya mengenang mereka yang gugur, tetapi juga menguji siapa yang hari ini berani melawan kebal hukum.
Ada tiga manifestasi yang perlu dipahami sebagai satu kesatuan. Kebal hukum tidak selalu berarti “tidak dihukum sama sekali”. Namun, sering kali tampil sebagai hukum yang selektif, lambat, dan mudah berhenti ketika menyentuh lingkar kekuasaan.
Penyadapan: Kewenangan Tanpa Kendali
Manifestasi pertama terlihat dari dugaan penyadapan ilegal yang diungkap Bareskrim Polri pada awal November 2026, yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto. Polisi menetapkan empat tersangka, termasuk mantan petinggi kepolisian. Tiga ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok, sementara satu lainnya belum ditahan karena sakit pascastroke.
Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa penyadapan berlangsung pada 2025–2026. Sejumlah nomor dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, menyasar presiden, pejabat, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha. Kepala BIN menilai aksi itu ilegal dan berpotensi mengarah pada tindakan makar. Menteri HAM menyebutnya sebagai ancaman serius terhadap hak asasi manusia dengan mengacu pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Ironinya tidak bisa disembunyikan: alat negara yang seharusnya melindungi warga justru dipakai untuk mengintai mereka yang dianggap mengganggu. Jika kewenangan menyadap bisa digunakan tanpa akuntabilitas, pembiaran telah bekerja bahkan sebelum ada tersangka duduk di kursi pesakitan. Kepahlawanan justru terletak pada keberanian membongkar siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan apa, dan mengapa publik hanya tahu setelah semuanya bocor.
Jika kewenangan menyadap bisa menyusup ke ruang privat tanpa kendali, persoalan berikutnya adalah mengapa standar hukum terasa berbeda ketika yang disorot adalah keluarga penguasa?
Ijazahgate: Asimetri Perlakuan Hukum
Manifestasi kedua tampak dari polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menegaskan, “Indonesia adalah negara hukum… setiap warga negara, termasuk pejabat negara, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa.” Neng Eem juga mengingatkan agar “hukum tidak berlaku berbeda antara rakyat biasa dan pejabat.”
Pernyataan itu mengacu pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin menyebut putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Surat Keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran “jauh lebih progresif” dibandingkan putusan MK. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai aksi penurunan foto Gibran di Kantor DPRD DIY sebagai “ekspresi de facto” dari putusan MA.
Bandingkan dengan polemik ijazah Jokowi yang berlanjut ke ranah pidana. Persoalannya bukan apakah ijazah Jokowi asli, karena hal tersebut sedang diuji di pengadilan. Namun, persoalannya adalah mengapa satu polemik berujung pidana, sementara polemik lain berhenti di ruang konstitusi tanpa konsekuensi setara? Pada satu kasus, ketiadaan dokumen tidak berujung pada konsekuensi politik-hukum yang sepadan; di kasus lain, tuduhan terhadap ijazah justru berujung ke meja hijau.
Intinya bukan hanya sah atau tidaknya dokumen, tetapi juga mengapa publik merasa ada standar ganda antara keluarga penguasa dan warga biasa. Yang dibutuhkan bukan pembelaan buta, melainkan konsistensi dalam menuntut transparansi, termasuk ketika yang dipertanyakan adalah orang-orang di lingkar kekuasaan sendiri.
Asimetri itu tidak berhenti pada dokumen. Namun, persoalan tersebut berlanjut ke cara negara menangani korupsi, bahkan ketika pelakunya berasal dari institusi yang seharusnya paling bersih.
Korupsi Pejabat: Defisit Keadilan dalam Vonis
Manifestasi ketiga muncul ketika korupsi pejabat berakhir di vonis, tetapi rasa tidak adil tetap tinggal. Pada 5 November 2026, mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto divonis lima tahun penjara karena terbukti menerima suap dan gratifikasi hingga Rp3,87 miliar terkait tata kelola pertambangan nikel. Hakim menegaskan hal yang memberatkan, yakni Hery merupakan penyelenggara negara yang seharusnya mewujudkan pemerintahan bersih, tetapi justru melakukan sebaliknya.
Vonis itu bisa dibaca sebagai kabar baik: ada pejabat tinggi yang benar-benar dipenjara. Namun, rasa keadilan terasa getir ketika kasus itu diletakkan bersanding dengan penyidikan yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOSMAK) menilai dugaan pelanggaran hukum yang dikaitkan dengan Febrie, mulai dari pemerasan, penyuapan, hingga penyalahgunaan kewenangan, dengan kerugian sekitar USD 2 miliar atau Rp35,6 triliun. KOSMAK mendesak Presiden membentuk tim penyidik independen dan meminta KPK mengambil alih sejumlah perkara.
Kasus ini bukan hanya skandal individu, melainkan menyentuh inti kebal hukum: ketika orang yang seharusnya memimpin pemberantasan korupsi justru menjadi bagian dari jaringan yang dilindungi.
Penyidikan yang mencakup 12 lokasi, termasuk kawasan elite Bogor dan Jakarta Selatan, serta penemuan brankas berisi emas batangan dan valuta asing dalam jumlah besar di rumah yang dikaitkan dengan Febrie, menunjukkan betapa rapi oknum penegak hukum dan jaringan bisnis menyembunyikan harta hasil kejahatan. Febrie membantah memiliki emas itu. Justru karena bantahan itulah, publik menuntut pembuktian tuntas di pengadilan. Jika Jampidsus saja bisa terseret, bagaimana publik bisa percaya bahwa hukum bekerja tanpa pandang bulu?
Di sinilah RUU Perampasan Aset menegaskan urgensinya. Kasus Febrie menjadi contoh konkret mengapa negara membutuhkan instrumen untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan hanya menghukum orangnya. RUU ini telah disepakati menjadi inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. KPK menegaskan bahwa RUU ini vital karena LHKPN sering tidak mencerminkan kekayaan sebenarnya.
Namun, RUU ini juga membawa risiko. Jika tidak dirancang secara ketat, aturan tersebut dapat menjadi alat kekuasaan untuk menghantam lawan politik atau menjadi alat baru bagi aparat untuk melakukan pemerasan. Tuntutan “segera sahkan” saja tidak cukup. Yang harus diperjuangkan adalah pengesahan yang benar, dengan definisi aset yang jelas, pembuktian terbalik yang terukur, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta pengawasan yang mencegah penyalahgunaan.
Pertanyaannya kemudian lebih tajam: berapa banyak kasus lain yang berhenti di tengah jalan atau berujung bebas? Pada 16 September 2026, Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa atas vonis bebas delapan bankir dalam kasus korupsi kredit PT Sritex, sehingga putusan bebas tersebut berkekuatan hukum tetap. Di NTB, tiga anggota DPRD juga divonis bebas dalam perkara gratifikasi, dan vonis itu telah inkrah.
Kebal hukum tidak selalu berarti tidak ada vonis. Hal itu juga tampak ketika vonis tidak cukup membuat publik percaya bahwa hukum berlaku sama, termasuk ketika yang diadili adalah bagian dari institusi yang seharusnya paling bersih. Maka, kepahlawanan tidak berhenti pada putusan hakim. Kepahlawanan hidup dalam keberanian jaksa dan hakim melawan tekanan, serta pada masyarakat yang mengawal setiap putusan dan rancangan undang-undang.
Pola Impunitas: Akuntabilitas yang Rapuh
Dari tiga manifestasi tersebut, pola yang sama terlihat. Penyadapan menunjukkan kekuasaan mengawasi warga. Ijazahgate menunjukkan asimetri perlakuan hukum. Korupsi pejabat menunjukkan defisit keadilan dalam vonis, bahkan di jantung penegakan hukum. Semuanya bermuara pada satu krisis: akuntabilitas kekuasaan yang rapuh.
Tentu ada bantahan. “Jangan semua isu dikaitkan dengan kebal hukum.” “Penyadapan masih dugaan.” “Ijazahgate bukan perkara pidana.” “Korupsi sudah divonis.” Justru karena masih berupa dugaan dan sudah ada vonis, pertanyaannya adalah tentang proses, selektivitas, dan pertanggungjawaban politik.
Kepahlawanan tidak menuntut vonis tanpa proses, tetapi menolak proses yang berpihak. Pahlawan tanpa impunitas adalah mereka yang tidak berhenti bertanya: untuk siapa hukum bekerja?
Menegaskan Hakikat Kepahlawanan
Hari Pahlawan 2026 semestinya menjadi momentum untuk menegaskan hakikat kepahlawanan, bukan merayakan kekuasaan, melainkan menolak kebal hukum. Tema peringatan tahun ini, “Pahlawanku Teladanku Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, mengingatkan bahwa meneladani pahlawan bukanlah soal seremoni, melainkan keberanian menolak segala bentuk kebal hukum.
Ada empat tuntutan konkret agar kepahlawanan tidak berhenti pada seremoni.
Pertama, audit dan transparansi izin penyadapan, termasuk mendesak DPR menuntaskan RUU Penyadapan yang masih tertunda.
Kedua, keterbukaan dokumen ijazah pejabat publik agar standar hukum tidak berlaku ganda.
Ketiga, pengesahan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026 dengan desain yang ketat, bukan asal disahkan, agar menjadi alat untuk memiskinkan koruptor dan memulihkan aset rakyat, bukan alat baru bagi kekuasaan.
Keempat, penguatan perlindungan whistleblower dan penegakan antikorupsi tanpa tebang pilih, termasuk keberanian mengusut tuntas kasus yang menyasar mantan Jampidsus.
Kemerdekaan belum selesai jika warga masih takut menyuarakan kebenaran, pejabat masih nyaman bersembunyi di balik kekuasaan, dan negara belum berani merampas apa yang secara nyata dirampas dari rakyat. Pahlawan tanpa impunitas adalah kita yang hari ini memilih tidak diam.
Jika hari ini kita diam membiarkan impunitas berdiri di panggung pahlawan, jangan heran bila esok sejarah akan mencatat kita bukan sebagai pewaris perjuangan, melainkan hanya sebagai penonton yang bertepuk tangan.
Penulis: Harry Yulianto, Wakil Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan.
Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis yang bersandar pada prinsip konstitusional dan tidak mewakili sikap institusi maupun partai.
