![]() |
| Foto: Medelam/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0); Irguli Liaqusuma/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) |
Kitanotice, Opini – Pada 3 Maret 2026, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan Tian Bahtiar, mantan Direktur Pemberitaan JakTV, tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan. Jaksa sebelumnya menuntutnya delapan tahun penjara. Ia didakwa dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional.
Perkara ini berbeda dari kasus pers yang lazim dibahas. Yang dipersoalkan bukan satu berita yang dianggap mencemarkan nama baik, melainkan rangkaian pemberitaan yang menurut jaksa dipesan untuk membentuk opini negatif terhadap Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara korupsi minyak sawit mentah (CPO), timah, dan impor gula.
Kejaksaan Agung menetapkan Tian sebagai tersangka pada 22 April 2025 bersama advokat Marcella Santoso dan Junaedi Saibih. Menurut penyidik, kedua advokat itu membayar Rp478,5 juta kepada Tian untuk membuat berita dan konten negatif tentang kejaksaan. Penyidik menyebut uang itu masuk ke kantong pribadi Tian dan tidak berkaitan dengan iklan atau kerja sama perusahaan. Tian akhirnya diadili bersama Junaedi dan M. Adhiya Muzakki, pengelola media sosial yang dituduh ikut menyebarkan konten.
Majelis hakim menolak dakwaan itu. Hakim tidak menemukan niat jahat pada Tian, menilai kegiatannya masih dalam lingkup tugas jurnalistik atau setidaknya tindakan yang mewakili perusahaan pers, dan menegaskan bahwa pers bukan humas yang wajib memberitakan hal positif. Hakim juga menyatakan bahwa di persidangan terbukti sejumlah wartawan dan media menerima uang terkait pemberitaan, tetapi hal itu persoalan kode etik yang tidak otomatis menjadi perkara pidana menurut Pasal 21. Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa dalam putusan yang diucapkan pada 12 Agustus 2026, sehingga vonis bebas itu berkekuatan hukum tetap.
Putusan ini mudah dibaca sebagai kemenangan pers. Pembacaan itu terlalu sederhana. Pertanyaan hukumnya lebih tajam: kapan berita pesanan, yang jelas melanggar etik, berubah menjadi perbuatan merintangi proses hukum? Penulis menilai ada tiga hal yang perlu diperiksa: bentuk perbuatan, kesalahan batin, dan siapa yang menilai.
Soal bentuk perbuatan, Pasal 21 UU Tipikor menghukum orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi. Sampai awal Maret 2026, pasal ini memuat frasa "secara langsung atau tidak langsung". Pada 2 Maret 2026, sehari sebelum vonis Tian, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025 menyatakan frasa itu bertentangan dengan UUD 1945. Alasannya, frasa tersebut dapat dipakai secara "karet" untuk menjerat siapa saja yang dinilai menghalangi proses hukum.
Dampaknya besar bagi pers. Berita yang hanya memengaruhi opini publik tentang sebuah penyidikan paling jauh berdampak tidak langsung pada proses hukum. Setelah Putusan 71, majelis hakim dalam perkara Tian menilai perintangan harus dilakukan secara sadar dan aktif. Menurut penulis, kritik keras terhadap kejaksaan, bahkan yang tidak berimbang, tidak dapat dihitung sebagai tindakan aktif merintangi hanya karena isinya merugikan citra penyidik. Yang harus dibuktikan adalah perbuatan konkret yang menghambat proses, misalnya memengaruhi saksi atau menyembunyikan alat bukti.
Soal kesalahan batin, Pasal 21 mensyaratkan kesengajaan. Di titik ini jarak antara pelanggaran etik dan pidana terlihat jelas. Kode Etik Jurnalistik mewajibkan wartawan bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk (Pasal 1), dan melarang wartawan menyalahgunakan profesi atau menerima suap (Pasal 6). Menerima uang untuk menulis berita adalah pelanggaran serius terhadap norma itu. Namun pelanggaran etik hanya menunjukkan wartawan kehilangan independensi. Pidana menuntut hal lain, yaitu niat menggagalkan proses hukum. Menyamakan keduanya berarti menjadikan hukum etik pintu masuk ke hukum pidana.
Soal siapa yang menilai, hakim dalam perkara Tian merujuk Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa sengketa dari karya jurnalistik harus lebih dulu melewati mekanisme UU Pers. Namun penilaian apakah sebuah publikasi termasuk karya jurnalistik tidak sederhana. Menurut laporan Metrotvnews, Dewan Pers menyampaikan hasil klarifikasinya dengan Kejaksaan Agung bahwa penetapan tersangka didasarkan antara lain pada publikasi yang bukan karya jurnalistik murni dan keterangan saksi. Majelis hakim akhirnya menilai sebaliknya.
Ada persoalan yang belum dijawab Putusan 145. Mekanisme yang dibayangkan putusan itu, yaitu hak jawab, hak koreksi, dan penilaian etik Dewan Pers, paling mudah dipahami dalam sengketa antara pers dan pihak yang merasa dirugikan berita. Dalam perkara Tian, pihak yang diberitakan negatif adalah Kejaksaan Agung, dan lembaga yang sama menyidik serta menuntut. Penulis menilai ini konflik kepentingan struktural: lembaga yang dikritik ikut menentukan apakah kritik itu pidana.
Namun kebebasan pers tidak sama dengan kekebalan hukum. Vonis bebas tidak membenarkan berita pesanan. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, pada Januari 2026 mengingatkan bahwa perlindungan bagi wartawan bergantung pada kerja yang profesional, independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Perlindungan Pasal 8 UU Pers tidak berlaku bagi wartawan yang meninggalkan syarat itu.
Dari sini batasnya dapat
dirumuskan. Pasal 21 UU Tipikor layak dipakai terhadap wartawan hanya jika ada
perbuatan aktif yang konkret menghambat proses hukum dan niat untuk
menghambatnya, yang dapat dibuktikan terpisah dari isi dan nada berita. Jika
yang terbukti hanya berita pesanan, penyelesaiannya adalah sanksi etik, hak
jawab, dan pertanggungjawaban perusahaan pers.
Agar batas itu dapat dijalankan,
penyidik sebaiknya meminta penilaian Dewan Pers sebelum menetapkan wartawan
sebagai tersangka perintangan penyidikan. Jika lembaga penyidik adalah pihak
yang diberitakan, penilaian Dewan Pers itu sebaiknya tidak dilewati, dan
hasilnya menjadi bahan pertama bagi jaksa dan hakim, bukan dokumen tambahan.
Berita pesanan merusak
kepercayaan publik pada pers. Tetapi merusak kepercayaan tidak sama dengan
merintangi peradilan. Untuk yang pertama tersedia Dewan Pers dan kode etik.
Untuk yang kedua tersedia hukum pidana, dengan syarat pembuktian yang ketat.
Rujukan
•
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001, Pasal 21.
•
Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 8.
•
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 20 huruf c (sebagaimana dicantumkan
dalam dakwaan).
•
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025,
diucapkan 2 Maret 2026.
•
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025,
diucapkan 19 Januari 2026.
•
Kode Etik Jurnalistik, Pasal 1 dan Pasal 6.
•
detikNews, "Tian Bahtiar Divonis Bebas di Kasus
Perintangan Penyidikan 3 Perkara Korupsi", 3 Maret 2026.
•
Kompas.com, "Eks Direktur JAK TV Divonis Bebas dalam
Kasus Perintangan Penyidikan Kejagung" dan "Bebaskan Eks Direktur JAK
TV, Hakim Tegaskan Pers Bukan Humas yang Wajib Bikin Berita Positif", 4
Maret 2026.
•
Tempo.co, "Hakim Vonis Bebas Direktur JakTV karena
Masalah Jurnalistik".
•
Mahkamah
Konstitusi RI, "MK Hapus Pasal Karet Obstruction to Justice", 2 Maret
2026.
•
Bisnis.com, "Direktur Media & Advokat Jadi
Tersangka Baru Kasus Suap Perkara Ekspor CPO", 22 April 2025.
•
Metrotvnews, "Dewan Pers: Tian Bahtiar Bayar Buzzer
untuk Pemufakatan Jahat".
•
Viva.co.id, "Kasasi Jaksa Ditolak, Putusan Bebas
Tian Bahtiar Cs Terdakwa Perintangan Penyidikan Korupsi Tetap Berlaku", 14
Agustus 2026.
•
detikNews, "Kasasi Jaksa Ditolak, Junaedi Saibih dkk
Tetap Bebas di Kasus Perintangan", 14 Agustus 2026.
•
Hukumonline, "Dewan Pers Ingatkan Risiko Pidana bagi
Wartawan dalam KUHP-KUHAP Baru", 15 Januari 2026.
Penulis: Tegar Septian Gumilang, Ayu Putriyana, M.H., dan
Mardhatillah, S.H., M.H.; Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
