![]() |
| Foto: Bisnis.com/Samdysara Saragih;okezone.com;tempo.co/Irfan Sumanjaya |
Kitanotice, Opini – Pada 10 Agustus 2020, Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan, menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan lima belas hari kepada Diananta Putra Sumedi, pemimpin redaksi Banjarhits.id. Perkara ini tercatat dengan nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.KTB.
Yang dijatuhi pidana adalah sebuah berita, bukan tindakan pemerasan atau kekerasan. Berita itu berjudul "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel".
Kasus ini terjadi enam tahun lalu, tetapi pertanyaannya tetap relevan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 145/PUU-XXIII/2025 pada 19 Januari 2026 mewajibkan hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers ditempuh lebih dahulu sebelum sanksi pidana dikenakan kepada wartawan yang bekerja secara sah. Dalam kasus Diananta, mekanisme Dewan Pers sudah berjalan sebelum perkara pidana diproses. Karena itu, kasus ini dapat digunakan untuk menguji apakah persyaratan yang ditetapkan MK sudah memadai.
Fakta perkaranya sebagai berikut. Banjarhits.id menerbitkan tiga berita tentang sengketa lahan antara warga Dayak dan perusahaan sawit Jhonlin Group di Kotabaru. Salah satunya memuat wawancara dengan Ketua Majelis Umat Kaharingan, Sukirman, yang mempersoalkan perampasan tanah. Jhonlin Group mengadukan ketiga berita tersebut ke Dewan Pers pada 14 November 2019, lima hari setelah berita ketiga diterbitkan.
Para pihak dipertemukan di Sekretariat Dewan Pers pada 9 Januari 2020. Pada 5 Februari 2020, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Dewan Pers menilai berita tersebut tidak berimbang, bersifat menghakimi, dan mengandung prasangka atas perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dewan Pers juga menyatakan bahwa Kumparan, yang memuat berita tersebut, harus bertanggung jawab. Menurut Reporters Without Borders (RSF), setelah salah satu narasumber menarik pernyataannya, Banjarhits.id dan Kumparan memuat koreksi.
Setelah itu, laporan pidana diajukan. Diananta ditahan. Menurut RSF, juru bicara kepolisian menyatakan bahwa penahanan dilanjutkan karena Diananta dikhawatirkan akan terus menulis tentang perkara tersebut. Ia didakwa melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang saat itu, melalui Pasal 45A ayat (2), mengancam pelanggar dengan pidana penjara hingga enam tahun. Hakim menyatakan Diananta melanggar pasal tersebut. Ia bebas pada 17 Agustus 2020.
Kasus ini sering dijadikan contoh bahwa UU ITE berbahaya bagi pers. Pandangan tersebut memang beralasan, tetapi belum menjawab persoalan hukum yang lebih mendasar, yaitu kapan sebuah berita kritis, termasuk berita yang memiliki kekurangan secara etik, boleh diperlakukan sebagai perkara pidana.
Penulis menilai ada tiga hal yang perlu diperiksa, yaitu forum penyelesaian, tujuan penulisan, dan proporsi sanksi.
Soal forum, UU Pers sudah menyediakan jalur penyelesaian tersendiri. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) mewajibkan pers melayani hak jawab dan hak koreksi. Sementara itu, Pasal 15 ayat (2) huruf d memberikan Dewan Pers fungsi untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan atas pemberitaan pers. Dalam kasus Diananta, jalur tersebut telah ditempuh dan menghasilkan PPR serta koreksi.
Ketika pelapor kemudian membawa berita yang sama ke jalur pidana, satu sengketa diproses melalui dua forum. Pada 2020, hakim tidak terikat pada nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri karena nota tersebut mengikat kedua lembaga, bukan pengadilan. Itulah sebabnya perkara tersebut dapat diputus menggunakan UU ITE.
Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memang menyebutkan bahwa jalur pidana baru terbuka jika upaya melalui Dewan Pers "tidak mencapai kesepakatan". Namun, putusan tersebut tidak menjelaskan secara terperinci keadaan seperti dalam kasus Diananta, ketika Dewan Pers telah mengeluarkan PPR dan redaksi sudah memuat koreksi.
Menurut penulis, sengketa seperti itu semestinya dianggap selesai. Jika tidak, pengaduan ke Dewan Pers hanya akan menjadi tahapan yang harus dilewati sebelum pelapor tetap menempuh jalur pidana.
Soal tujuan, Pasal 28 ayat (2) UU ITE versi 2016 melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Ketentuan tersebut memuat dua unsur subjektif, yaitu kesengajaan dan tujuan menimbulkan kebencian.
Dewan Pers menyatakan bahwa berita tersebut mengandung prasangka SARA dan tidak berimbang. Temuan itu merujuk pada Kode Etik Jurnalistik, yang mewajibkan pemberitaan berimbang dalam Pasal 1 dan melarang berita yang berprasangka atas dasar suku, ras, atau agama dalam Pasal 8.
Namun, pelanggaran etik tidak otomatis memenuhi unsur pidana. Pelanggaran etik dapat menunjukkan adanya kelalaian dalam menjaga keberimbangan atau melakukan verifikasi. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan tersebut menuntut pembuktian unsur yang lebih spesifik, yaitu tujuan menimbulkan kebencian.
Selain itu, berdasarkan judul dan isi berita sebagaimana dilaporkan oleh sumber-sumber di atas, sasaran kritiknya adalah sebuah perusahaan. Perusahaan bukan kelompok masyarakat yang dilindungi berdasarkan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan. LBH Pers juga menilai unsur "tanpa hak" tidak terpenuhi karena wartawan memiliki hak untuk menyebarluaskan informasi berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU Pers.
Soal proporsi, MK melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium, yaitu upaya terakhir. Untuk berita yang tidak berimbang, hukum pers telah menyediakan mekanisme penyelesaian dan konsekuensi yang sepadan, seperti hak jawab, koreksi, permintaan maaf, dan PPR. Dalam kasus Diananta, sebagian mekanisme tersebut bahkan sudah dijalankan.
Dampak pidana juga melampaui lamanya hukuman. Hukuman tiga bulan lima belas hari memang relatif singkat, tetapi disertai penahanan, status sebagai terpidana, serta pesan yang dapat memengaruhi wartawan lain di daerah yang meliput konflik lahan. Alasan penahanan yang disebutkan RSF, yaitu kekhawatiran bahwa Diananta akan terus menulis tentang perkara tersebut, menunjukkan adanya risiko bahwa pemberitaan itu sendiri menjadi sesuatu yang hendak dicegah.
Namun, kebebasan pers tidak sama dengan kekebalan hukum. MK sendiri menegaskan bahwa perlindungan terhadap pers bukanlah bentuk impunitas dan tetap bergantung pada kepatuhan terhadap kode etik. Dewan Pers juga menyatakan hal serupa.
Pada Juli 2026, Abdul Manan menegaskan bahwa sengketa pemberitaan harus lebih dahulu diselesaikan berdasarkan UU Pers. Namun, jika terdapat unsur pemerasan, tindakan tersebut merupakan kejahatan pidana umum dan Dewan Pers tidak akan melindunginya.
Dari sini, batasnya dapat dirumuskan. Sanksi pidana tetap dapat diterapkan terhadap tindakan yang bukan merupakan kerja jurnalistik, seperti pemerasan dengan modus menjual berita. Untuk karya jurnalistik, pidana baru layak dipertimbangkan apabila mekanisme penyelesaian pers tidak berhasil, terdapat unsur pidana yang dapat dibuktikan, termasuk tujuan menimbulkan kebencian apabila dipersyaratkan oleh pasal yang digunakan, dan sanksi etik terbukti tidak memadai.
Agar batas tersebut dapat diterapkan, penyidik, jaksa, dan hakim sebaiknya memperlakukan PPR sebagai bahan utama dalam menilai perkara, bukan sekadar dokumen tambahan. Unsur tujuan dalam pasal yang mensyaratkannya juga perlu dibuktikan secara terpisah dari ada atau tidaknya pelanggaran etik.
Jika rekomendasi PPR sudah dijalankan, perkara pers semestinya tidak dilanjutkan ke ranah pidana, kecuali terdapat tindak pidana lain yang berdiri sendiri.
Kritik yang keliru atau kurang berimbang lebih tepat dijawab melalui hak jawab dan koreksi. Sanksi pidana seharusnya digunakan ketika tindakan yang dilakukan sudah bukan lagi sekadar kritik atau produk jurnalistik, misalnya pemerasan dengan modus menjual atau menghapus berita.
Rujukan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 15 ayat (2) huruf d.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2), serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.KTB, 10 Agustus 2020.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, diucapkan pada 19 Januari 2026.
Kode Etik Jurnalistik, Pasal 1 dan Pasal 8.
Tirto.id, "Vonis Jurnalis Diananta: Mencoreng Kebebasan Pers di Era Jokowi", Agustus 2020.
Mongabay Indonesia, "Berita Sengketa Lahan Berujung Vonis Pidana Wartawan", 20 Agustus 2020.
Reporters Without Borders, "Indonesia: Borneo reporter jailed after palm oil giant complains", 2020.
Komite Keselamatan Jurnalis dan AJI Indonesia, catatan akhir tahun tentang UU ITE dan jurnalis.
Viva Lampung, "Sengketa Berita Bukan Pidana, Dewan Pers Tegaskan Polri Wajib Koordinasi Terkait Laporan Jurnalis", 10 Juli 2026.
Penulis: Nabila Fitriani dan Ayu Putriyana, S.H., M.H., Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.
