Ad
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ad
Notice Pilihan

Indonesia Harus Menjadi Produsen Ekonomi Halal

Dokumentasi kunjungan BPJPH ke pabrik Bogasari di Jakarta, Februari 2025 menjadi salah satu gambaran pentingnya sinergi pemerintah dan industri dalam memperkuat produksi serta ekosistem halal nasional. Sumber: Bisnis.com – BPJPH Sambangi Pabrik Bogasari

Kitanotice, Opini - Untuk memahami tantangan tersebut, pengembangan ekonomi halal Indonesia perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Persoalannya bukan hanya bagaimana meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal, tetapi juga bagaimana membangun industri yang mampu memenuhi kebutuhan pasar, memperkuat rantai pasok dalam negeri, serta meningkatkan daya saing di tingkat global. Ada sejumlah aspek penting yang perlu menjadi perhatian agar potensi besar Indonesia tidak berhenti sebagai kekuatan konsumsi, melainkan berkembang menjadi kekuatan produksi.

Pasar Besar Belum Otomatis Menjadi Kekuatan Produksi

Indonesia memiliki modal besar yang sulit ditandingi: jumlah penduduk Muslim yang sangat besar. Dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia seharusnya memiliki pasar halal yang kuat. Namun, besarnya pasar belum otomatis menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama dalam industri halal global. Di tengah tingginya kebutuhan konsumen domestik, Indonesia masih mengimpor sejumlah produk makanan halal. Pada saat yang sama, negara seperti Brasil, India, Rusia, dan Amerika Serikat mampu menjadi pemasok bagi pasar negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia bukan terletak pada ketiadaan pasar, melainkan pada kemampuan mengubah pasar tersebut menjadi kekuatan produksi.

Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026 menempatkan Indonesia pada posisi keempat dunia dalam Global Islamic Economy Indicator, setelah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Indonesia tetap memiliki kekuatan pada sektor modest fashion dan berada di posisi ketiga untuk makanan halal. Namun, capaian tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh ekosistem industri halal nasional telah kuat. Penurunan posisi Indonesia dari peringkat ketiga ke keempat, sebagaimana disoroti INDEF, menjadi pengingat bahwa daya saing dan keterhubungan antarsektor masih perlu diperbaiki.

Ekosistem industri halal seharusnya tidak dipahami sebatas keberadaan produk berlabel halal. Ekosistem yang utuh menghubungkan produksi, bahan baku, pembiayaan, teknologi, sertifikasi, sumber daya manusia, logistik, pemasaran, hingga akses pasar ekspor. Setiap bagian perlu saling mendukung. Jika satu bagian berkembang sementara bagian lain tertinggal, produk halal Indonesia akan sulit naik kelas dan bersaing secara berkelanjutan.

Sertifikat Halal Bukan Garis Akhir

Selama ini, pembahasan industri halal kerap berpusat pada sertifikasi. Padahal, sertifikat halal semestinya menjadi pintu masuk, bukan garis akhir pengembangan usaha. Sertifikasi tetap penting karena memberikan kepastian kepada konsumen dan menjaga integritas produk. Pemerintah juga telah menetapkan implementasi Wajib Halal mulai 18 Oktober 2026 untuk berbagai kategori produk, termasuk makanan dan minuman, kosmetik, obat bahan alam, bahan baku tertentu, serta sejumlah barang gunaan.

Yang perlu dikritisi adalah cara mengukur keberhasilan industri halal hanya dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Sertifikat menjawab apakah produk dan prosesnya memenuhi persyaratan halal, tetapi belum menjawab apakah bahan bakunya diproduksi di dalam negeri, apakah pelaku usaha memperoleh pembiayaan yang sesuai, apakah teknologi produksinya kompetitif, atau apakah produk tersebut mampu menembus pasar ekspor.

Data yang dicantumkan BPJPH menunjukkan bahwa hingga April 2026, dari sekitar 66 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 3 juta yang memiliki sertifikat halal. Angka ini memperlihatkan besarnya pekerjaan yang masih harus dilakukan. Namun, agenda pemerintah tidak boleh berhenti pada percepatan sertifikasi. UMKM juga membutuhkan pendampingan agar mampu menjaga standar, meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas, dan mengembangkan usaha setelah memperoleh sertifikat. Dengan demikian, sertifikasi menjadi bagian dari sistem jaminan halal yang diterapkan secara konsisten, bukan sekadar label pada kemasan.

Rantai Pasok, Pembiayaan, dan Logistik Harus Terhubung

Kesenjangan ekosistem terlihat pada ketergantungan terhadap bahan baku impor. Industri farmasi, misalnya, memiliki peluang besar karena Indonesia kaya akan sumber daya hayati dan memiliki industri hilir yang berkembang. Namun, ketergantungan pada bahan baku dari luar negeri menunjukkan bahwa kekuatan produksi belum sepenuhnya ditopang oleh industri hulu. Kondisi serupa dapat terjadi pada sektor makanan, kosmetik, dan produk halal lainnya ketika bahan baku, teknologi pengolahan, maupun fasilitas pengujian belum tersedia secara memadai di dalam negeri.

Pembiayaan juga menjadi mata rantai penting. Data INDEF yang dirujuk dalam naskah menunjukkan sektor keuangan syariah Indonesia masih berada di posisi keenam dan pangsa pasarnya di dalam negeri relatif kecil. Keterhubungan antara keuangan syariah dan industri halal pun belum optimal. Padahal, UMKM membutuhkan modal untuk membeli bahan baku, memperbarui mesin, meningkatkan kualitas kemasan, memenuhi sertifikasi, membangun merek, dan memperluas pemasaran. Karena itu, pembiayaan syariah perlu hadir sejak awal rantai nilai, dengan skema yang disesuaikan pada kebutuhan dan kapasitas usaha.

Bank Indonesia mencatat pembiayaan perbankan syariah mencapai sekitar Rp720 triliun pada Juni 2026, tumbuh 11,43 persen secara tahunan. BI juga mendorong konektivitas industri halal dan keuangan syariah melalui pendekatan berbasis ekosistem serta business matching. Arah kebijakan ini perlu diterjemahkan menjadi akses nyata bagi pelaku usaha, bukan berhenti sebagai agenda kelembagaan.

Halal juga tidak berhenti di pabrik. Penyimpanan, pengemasan, dan distribusi harus dikelola agar integritas produk tetap terjaga sampai ke konsumen. Data KNEKS mencatat hingga 16 Desember 2025 terdapat 2.584 penyedia jasa logistik yang telah memperoleh sertifikasi halal, terdiri atas 379 jasa penyimpanan, 59 jasa pengemasan, dan 2.146 jasa pendistribusian. Fondasi ini penting, tetapi jangkauan dan keterjangkauannya bagi UMKM di berbagai daerah perlu terus diperluas. Produk UMKM yang telah tersertifikasi akan sulit bersaing apabila biaya distribusinya terlalu tinggi atau layanan logistik halal sulit diakses, terutama untuk pengiriman antarpulau.

Agenda yang Perlu Dikerjakan Indonesia

Pertama, sertifikasi halal perlu diikuti pembinaan usaha. UMKM yang memperoleh sertifikat jangan langsung dilepas, tetapi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, digitalisasi, pembiayaan, pemasaran, dan kesiapan ekspor. Pendampingan pascasertifikasi akan membuat standar halal menjadi bagian dari proses bisnis sehari-hari.

Kedua, pembiayaan syariah harus lebih dekat dengan rantai produksi halal. Bank syariah, lembaga keuangan syariah, fintech syariah, dan lembaga keuangan sosial syariah dapat mengembangkan skema yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Business matching sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan modal, kapasitas produksi, serta posisi usaha dalam rantai pasok, sehingga pembiayaan benar-benar mendorong kegiatan produktif.

Ketiga, pengembangan bahan baku halal lokal harus menjadi prioritas. Dukungan tidak cukup diberikan kepada produk akhir yang hendak memperoleh sertifikat. Industri bahan baku, pengolahan, laboratorium, riset, dan teknologi juga perlu diperkuat. Jika ketergantungan impor terus berlangsung, sebagian nilai tambah ekonomi halal akan mengalir ke luar negeri.

Keempat, logistik halal perlu dibangun sebagai infrastruktur yang mudah diakses, bukan sekadar persyaratan administratif. Fasilitas penyimpanan, pengemasan, dan distribusi yang terjangkau perlu diperluas, terutama di luar Jawa. Digitalisasi traceability juga penting agar perjalanan produk dari bahan baku hingga konsumen dapat ditelusuri.

Kelima, kawasan industri halal harus terhubung dengan kebutuhan nyata industri. Kawasan tersebut perlu menyediakan akses bahan baku, laboratorium, fasilitas produksi, logistik, pembiayaan, sertifikasi, serta akses pasar. Dengan layanan yang saling terhubung, pelaku usaha tidak harus mengurus setiap kebutuhan secara terpisah.

Keenam, ukuran keberhasilan perlu diperluas. Pemerintah tidak cukup menghitung jumlah sertifikat halal. Evaluasi juga perlu melihat jumlah UMKM yang naik kelas, peningkatan produksi bahan baku halal dalam negeri, nilai ekspor produk halal, akses UMKM terhadap pembiayaan syariah, aktivitas kawasan industri halal, dan jangkauan layanan logistik halal.

Menjadi Produsen, Bukan Sekadar Konsumen

Tahun 2028 dapat digunakan sebagai horizon evaluasi untuk menilai apakah pelaksanaan kewajiban halal telah diikuti pembangunan ekosistem yang mampu menopangnya. Jika pada saat itu Indonesia masih berfokus mengejar sertifikat, sementara bahan baku masih bergantung pada impor, UMKM kesulitan memperoleh pembiayaan, logistik belum merata, dan ekspor belum meningkat secara berarti, maka pekerjaan membangun ekosistem belum selesai.

Sebaliknya, ketika sertifikasi terhubung dengan pembiayaan, produksi, teknologi, logistik, dan pasar, sertifikat dapat menjadi pintu menuju industri yang lebih kompetitif. Indonesia tidak kekurangan konsumen, pelaku usaha, sumber daya alam, maupun regulasi. Tantangan terbesarnya adalah memastikan seluruh unsur tersebut bekerja sebagai satu rantai yang saling menguatkan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi halal bukan semata-mata seberapa banyak label halal yang diterbitkan atau ditempelkan pada kemasan. Ukurannya adalah seberapa besar nilai tambah, lapangan kerja, inovasi, dan devisa yang mampu diciptakan di dalam negeri. Indonesia perlu bergerak dari pasar besar menjadi produsen, pemasok, sekaligus pemain global dalam industri halal. Sertifikat adalah tiket masuk; pekerjaan sesungguhnya adalah membangun industri yang produktif, terintegrasi, dan berdaya saing.

Daftar Pustaka

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). Tak hanya makanan-minuman, ini jenis produk yang wajib bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2026. BPJPH.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). Raker dengan DPR, Kepala BPJPH pastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026 sesuai tahapan. BPJPH.

Bank Indonesia. (2026). Pembiayaan syariah sebagai pilihan strategis ekspansi korporasi. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026). Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030. Bank Indonesia.

INDEF. (2026). SGIE Indonesia merosot: Evaluasi kebijakan dan industri halal nasional. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2026). Laporan KNEKS Semester II 2025. KNEKS.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2026). Gelar pertemuan nasional, BPOM dukung terwujudnya iklim positif kontrak produksi kosmetik di Indonesia.

Penulis :

Kamilatus Salsabila, S.E., Universitas Negeri Surabaya.

Dea Andani Nur’aini, S.E., Universitas Negeri Surabaya.

Fikri Maulana Nurdiansyah, S.Pd., Universitas Negeri Surabaya.

Baca Juga
Tag:
Berita Terbaru
  • Indonesia Harus Menjadi Produsen Ekonomi Halal
  • Indonesia Harus Menjadi Produsen Ekonomi Halal
  • Indonesia Harus Menjadi Produsen Ekonomi Halal
  • Indonesia Harus Menjadi Produsen Ekonomi Halal
  • Indonesia Harus Menjadi Produsen Ekonomi Halal
  • Indonesia Harus Menjadi Produsen Ekonomi Halal
Posting Komentar
Ad
Ad
Tutup Iklan
Ad