Kitanotice, Opini - Untuk memahami tantangan tersebut, pengembangan ekonomi halal Indonesia perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Persoalannya bukan hanya bagaimana meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal, tetapi juga bagaimana membangun industri yang mampu memenuhi kebutuhan pasar, memperkuat rantai pasok dalam negeri, serta meningkatkan daya saing di tingkat global. Ada sejumlah aspek penting yang perlu menjadi perhatian agar potensi besar Indonesia tidak berhenti sebagai kekuatan konsumsi, melainkan berkembang menjadi kekuatan produksi.
Pasar Besar Belum Otomatis Menjadi Kekuatan Produksi
Indonesia
memiliki modal besar yang sulit ditandingi: jumlah penduduk Muslim yang sangat
besar. Dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia seharusnya memiliki pasar
halal yang kuat. Namun, besarnya pasar belum otomatis menjadikan Indonesia
sebagai kekuatan utama dalam industri halal global. Di tengah tingginya
kebutuhan konsumen domestik, Indonesia masih mengimpor sejumlah produk makanan
halal. Pada saat yang sama, negara seperti Brasil, India, Rusia, dan Amerika
Serikat mampu menjadi pemasok bagi pasar negara-negara Organisasi Kerja Sama
Islam (OKI). Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia bukan
terletak pada ketiadaan pasar, melainkan pada kemampuan mengubah pasar tersebut
menjadi kekuatan produksi.
Laporan
State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026 menempatkan Indonesia pada
posisi keempat dunia dalam Global Islamic Economy Indicator, setelah Malaysia,
Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Indonesia tetap memiliki kekuatan pada sektor
modest fashion dan berada di posisi ketiga untuk makanan halal. Namun, capaian
tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh ekosistem industri halal
nasional telah kuat. Penurunan posisi Indonesia dari peringkat ketiga ke
keempat, sebagaimana disoroti INDEF, menjadi pengingat bahwa daya saing dan
keterhubungan antarsektor masih perlu diperbaiki.
Ekosistem
industri halal seharusnya tidak dipahami sebatas keberadaan produk berlabel
halal. Ekosistem yang utuh menghubungkan produksi, bahan baku, pembiayaan,
teknologi, sertifikasi, sumber daya manusia, logistik, pemasaran, hingga akses
pasar ekspor. Setiap bagian perlu saling mendukung. Jika satu bagian berkembang
sementara bagian lain tertinggal, produk halal Indonesia akan sulit naik kelas
dan bersaing secara berkelanjutan.
Sertifikat Halal Bukan Garis Akhir
Selama
ini, pembahasan industri halal kerap berpusat pada sertifikasi. Padahal,
sertifikat halal semestinya menjadi pintu masuk, bukan garis akhir pengembangan
usaha. Sertifikasi tetap penting karena memberikan kepastian kepada konsumen
dan menjaga integritas produk. Pemerintah juga telah menetapkan implementasi
Wajib Halal mulai 18 Oktober 2026 untuk berbagai kategori produk, termasuk
makanan dan minuman, kosmetik, obat bahan alam, bahan baku tertentu, serta
sejumlah barang gunaan.
Yang
perlu dikritisi adalah cara mengukur keberhasilan industri halal hanya dari
jumlah sertifikat yang diterbitkan. Sertifikat menjawab apakah produk dan
prosesnya memenuhi persyaratan halal, tetapi belum menjawab apakah bahan
bakunya diproduksi di dalam negeri, apakah pelaku usaha memperoleh pembiayaan
yang sesuai, apakah teknologi produksinya kompetitif, atau apakah produk
tersebut mampu menembus pasar ekspor.
Data
yang dicantumkan BPJPH menunjukkan bahwa hingga April 2026, dari sekitar 66
juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 3 juta yang memiliki sertifikat halal.
Angka ini memperlihatkan besarnya pekerjaan yang masih harus dilakukan. Namun,
agenda pemerintah tidak boleh berhenti pada percepatan sertifikasi. UMKM juga
membutuhkan pendampingan agar mampu menjaga standar, meningkatkan kapasitas
produksi, memperbaiki kualitas, dan mengembangkan usaha setelah memperoleh
sertifikat. Dengan demikian, sertifikasi menjadi bagian dari sistem jaminan
halal yang diterapkan secara konsisten, bukan sekadar label pada kemasan.
Rantai Pasok, Pembiayaan, dan Logistik Harus Terhubung
Kesenjangan
ekosistem terlihat pada ketergantungan terhadap bahan baku impor. Industri
farmasi, misalnya, memiliki peluang besar karena Indonesia kaya akan sumber
daya hayati dan memiliki industri hilir yang berkembang. Namun, ketergantungan
pada bahan baku dari luar negeri menunjukkan bahwa kekuatan produksi belum
sepenuhnya ditopang oleh industri hulu. Kondisi serupa dapat terjadi pada
sektor makanan, kosmetik, dan produk halal lainnya ketika bahan baku, teknologi
pengolahan, maupun fasilitas pengujian belum tersedia secara memadai di dalam
negeri.
Pembiayaan
juga menjadi mata rantai penting. Data INDEF yang dirujuk dalam naskah
menunjukkan sektor keuangan syariah Indonesia masih berada di posisi keenam dan
pangsa pasarnya di dalam negeri relatif kecil. Keterhubungan antara keuangan
syariah dan industri halal pun belum optimal. Padahal, UMKM membutuhkan modal
untuk membeli bahan baku, memperbarui mesin, meningkatkan kualitas kemasan,
memenuhi sertifikasi, membangun merek, dan memperluas pemasaran. Karena itu,
pembiayaan syariah perlu hadir sejak awal rantai nilai, dengan skema yang
disesuaikan pada kebutuhan dan kapasitas usaha.
Bank
Indonesia mencatat pembiayaan perbankan syariah mencapai sekitar Rp720 triliun
pada Juni 2026, tumbuh 11,43 persen secara tahunan. BI juga mendorong
konektivitas industri halal dan keuangan syariah melalui pendekatan berbasis
ekosistem serta business matching. Arah kebijakan ini perlu diterjemahkan
menjadi akses nyata bagi pelaku usaha, bukan berhenti sebagai agenda
kelembagaan.
Halal
juga tidak berhenti di pabrik. Penyimpanan, pengemasan, dan distribusi harus
dikelola agar integritas produk tetap terjaga sampai ke konsumen. Data KNEKS
mencatat hingga 16 Desember 2025 terdapat 2.584 penyedia jasa logistik yang
telah memperoleh sertifikasi halal, terdiri atas 379 jasa penyimpanan, 59 jasa
pengemasan, dan 2.146 jasa pendistribusian. Fondasi ini penting, tetapi
jangkauan dan keterjangkauannya bagi UMKM di berbagai daerah perlu terus
diperluas. Produk UMKM yang telah tersertifikasi akan sulit bersaing apabila
biaya distribusinya terlalu tinggi atau layanan logistik halal sulit diakses,
terutama untuk pengiriman antarpulau.
Agenda yang Perlu Dikerjakan Indonesia
Pertama,
sertifikasi halal perlu diikuti pembinaan usaha. UMKM yang memperoleh
sertifikat jangan langsung dilepas, tetapi diarahkan untuk meningkatkan
kapasitas produksi, kualitas, digitalisasi, pembiayaan, pemasaran, dan kesiapan
ekspor. Pendampingan pascasertifikasi akan membuat standar halal menjadi bagian
dari proses bisnis sehari-hari.
Kedua,
pembiayaan syariah harus lebih dekat dengan rantai produksi halal. Bank
syariah, lembaga keuangan syariah, fintech syariah, dan lembaga keuangan sosial
syariah dapat mengembangkan skema yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Business
matching sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan modal, kapasitas produksi, serta
posisi usaha dalam rantai pasok, sehingga pembiayaan benar-benar mendorong
kegiatan produktif.
Ketiga,
pengembangan bahan baku halal lokal harus menjadi prioritas. Dukungan tidak
cukup diberikan kepada produk akhir yang hendak memperoleh sertifikat. Industri
bahan baku, pengolahan, laboratorium, riset, dan teknologi juga perlu
diperkuat. Jika ketergantungan impor terus berlangsung, sebagian nilai tambah
ekonomi halal akan mengalir ke luar negeri.
Keempat,
logistik halal perlu dibangun sebagai infrastruktur yang mudah diakses, bukan
sekadar persyaratan administratif. Fasilitas penyimpanan, pengemasan, dan
distribusi yang terjangkau perlu diperluas, terutama di luar Jawa. Digitalisasi
traceability juga penting agar perjalanan produk dari bahan baku hingga
konsumen dapat ditelusuri.
Kelima,
kawasan industri halal harus terhubung dengan kebutuhan nyata industri. Kawasan
tersebut perlu menyediakan akses bahan baku, laboratorium, fasilitas produksi,
logistik, pembiayaan, sertifikasi, serta akses pasar. Dengan layanan yang
saling terhubung, pelaku usaha tidak harus mengurus setiap kebutuhan secara
terpisah.
Keenam,
ukuran keberhasilan perlu diperluas. Pemerintah tidak cukup menghitung jumlah
sertifikat halal. Evaluasi juga perlu melihat jumlah UMKM yang naik kelas,
peningkatan produksi bahan baku halal dalam negeri, nilai ekspor produk halal,
akses UMKM terhadap pembiayaan syariah, aktivitas kawasan industri halal, dan
jangkauan layanan logistik halal.
Menjadi Produsen, Bukan Sekadar Konsumen
Tahun
2028 dapat digunakan sebagai horizon evaluasi untuk menilai apakah pelaksanaan
kewajiban halal telah diikuti pembangunan ekosistem yang mampu menopangnya.
Jika pada saat itu Indonesia masih berfokus mengejar sertifikat, sementara
bahan baku masih bergantung pada impor, UMKM kesulitan memperoleh pembiayaan,
logistik belum merata, dan ekspor belum meningkat secara berarti, maka
pekerjaan membangun ekosistem belum selesai.
Sebaliknya,
ketika sertifikasi terhubung dengan pembiayaan, produksi, teknologi, logistik,
dan pasar, sertifikat dapat menjadi pintu menuju industri yang lebih
kompetitif. Indonesia tidak kekurangan konsumen, pelaku usaha, sumber daya
alam, maupun regulasi. Tantangan terbesarnya adalah memastikan seluruh unsur
tersebut bekerja sebagai satu rantai yang saling menguatkan.
Pada
akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi halal bukan semata-mata seberapa banyak
label halal yang diterbitkan atau ditempelkan pada kemasan. Ukurannya adalah
seberapa besar nilai tambah, lapangan kerja, inovasi, dan devisa yang mampu
diciptakan di dalam negeri. Indonesia perlu bergerak dari pasar besar menjadi
produsen, pemasok, sekaligus pemain global dalam industri halal. Sertifikat
adalah tiket masuk; pekerjaan sesungguhnya adalah membangun industri yang
produktif, terintegrasi, dan berdaya saing.
Daftar Pustaka
Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). Tak hanya makanan-minuman, ini
jenis produk yang wajib bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2026. BPJPH.
Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). Raker dengan DPR, Kepala BPJPH
pastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026 sesuai tahapan. BPJPH.
Bank
Indonesia. (2026). Pembiayaan syariah sebagai pilihan strategis ekspansi
korporasi. Bank Indonesia.
Bank
Indonesia. (2026). Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030. Bank
Indonesia.
INDEF.
(2026). SGIE Indonesia merosot: Evaluasi kebijakan dan industri halal nasional.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Komite
Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2026). Laporan KNEKS Semester II 2025.
KNEKS.
Badan
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2026). Gelar pertemuan nasional,
BPOM dukung terwujudnya iklim positif kontrak produksi kosmetik di Indonesia.
Penulis :
Kamilatus Salsabila, S.E., Universitas Negeri
Surabaya.
Dea Andani Nur’aini, S.E., Universitas Negeri
Surabaya.
Fikri Maulana Nurdiansyah, S.Pd., Universitas Negeri Surabaya.
