 |
| DPM KBM Untirta menggelar diskusi publik membahas kekerasan terhadap perempuan dan evaluasi kebijakan perlindungan di Banten, Sabtu (17/10/2026). |
SERANG — Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa (DPM KBM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menyoroti persoalan kekerasan terhadap perempuan di Banten melalui diskusi publik yang digelar pada Sabtu (17/10/2026). Forum tersebut membahas evaluasi kebijakan perlindungan perempuan dan tanggung jawab negara dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat.
Diskusi bertajuk “Kekerasan Perempuan di Banten Tak Kunjung Usai: Evaluasi Kebijakan Perlindungan atau Kegagalan Negara Menjamin Rasa Aman?” itu berlangsung di Ruang Multimedia, Gedung Kartiwa, Kampus Pakupatan, Serang.
Kegiatan tersebut terbuka untuk umum dan menghadirkan empat narasumber dari kalangan mahasiswa lintas perguruan tinggi. Mereka yakni Saybia Zahra Azryan, demisioner Ketua DPM UPI Serang 2025; Ilham Hidayat, Ketua Umum DPM UPG; Shelvi Marlina, Ketua DPM KBM Untirta; serta Muhamad Daffa Shadat, Ketua Umum DPM UNIBA.
Forum ini menjadi ruang diskusi untuk membahas persoalan kekerasan terhadap perempuan, mulai dari efektivitas kebijakan perlindungan hingga peran negara dalam memberikan akses keadilan dan menjamin keselamatan korban.
Kekerasan terhadap Perempuan Tak Cukup Diatasi dengan Regulasi
Dalam pembahasan tersebut, kekerasan terhadap perempuan dipandang tidak hanya sebagai persoalan individual, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya yang menormalisasi kekerasan, akses terhadap keadilan, dan pelaksanaan hukum.
Keberadaan regulasi perlindungan dinilai perlu diikuti dengan implementasi yang efektif. Penanganan kasus juga harus memperhatikan kebutuhan korban, termasuk pendampingan yang memadai serta perlindungan dari stigma, intimidasi, dan perlakuan yang berpotensi menyudutkan korban.
Persoalan ini turut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan perlindungan perempuan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebab, keberadaan aturan saja tidak cukup apabila pelaksanaannya belum mampu memberikan perlindungan secara nyata.
Mahasiswa Diajak Kawal Kebijakan Perlindungan Perempuan
Ketua DPM KBM Untirta, Shelvi Marlina, menjadi salah satu narasumber dalam diskusi tersebut. Forum ini juga menempatkan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil yang dapat berperan dalam mengawasi kebijakan publik dan menyuarakan persoalan sosial.
Kampus turut menjadi salah satu lingkungan yang dinilai memiliki peran penting dalam membangun ruang aman. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran, penyediaan ruang untuk melapor, serta penguatan perspektif yang berpihak kepada korban.
Selain itu, keterlibatan mahasiswa lintas perguruan tinggi diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan membuka ruang pertukaran gagasan mengenai langkah konkret untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan.
Dorong Evaluasi Kebijakan Perlindungan di Banten
Melalui diskusi publik ini, DPM KBM Untirta berupaya membuka dialog mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di Banten. Evaluasi diperlukan untuk melihat bagaimana aturan diterapkan, bagaimana korban mendapatkan pendampingan, dan bagaimana proses hukum dapat berjalan secara adil.
Upaya menciptakan lingkungan yang aman juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat memiliki peran dalam mencegah kekerasan serta memastikan korban memperoleh perlindungan yang layak.
Diskusi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan sekaligus mendorong pengawasan terhadap kebijakan perlindungan yang berlaku.
Perlindungan perempuan pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga dengan pelaksanaannya. Jaminan rasa aman, akses terhadap keadilan, dan penanganan yang berpihak kepada korban menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak setiap warga negara.
